Lawan Dampak Covid-19, Ridwan Kamil: Belanja Hari Ini Adalah Bela Negara

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil meminta, masyarakat ikut beperang dalam membela negara melawan musuh tak terlihat yakni Covid-19. Sebab, dirinya tidak ingin ada masyarakat yang menyerah dan patah semangat menghadapi Covid-19.

"Kalau dulu kita perang melawan penjajah sekarang kita perang melawan penyakit Covid. Karena sifatnya perang semua dari kita harus bela negara," katanya dalam acara Pembukaan UKM Jawa Barat Paten, Sabtu (3/4).

Dia mengatakan, jika dulu bela negara dengan senjata, maka sekarang perang dilakukan dengan profesi. Misalnya tenaga kesehatan, dokter lah yang akan menjadi garda di depan.

"Anda yang punya harta bela negara lah dengan harta. Belanjalah karena belanja hari ini adalah bela negara," jelas Ridwan Kamil.

"Anda yang punya ilmu berbaktilah bela negara dengan ilmu. Anda yang punya tenaga, jadilah relawan-relawan saat perang ini. Menjadi relawan kemanusiaan relawan-relawan UKM yang luar biasa," sambung dia,

Jangan sampai kata dia, semakin banyak masyarakat menjadi korban perang melawan Covid-19. Untuk itu dia menekankan agar selalu patuhi protokol kesehatan di manapun berada. "Dengan cara selalu mentaati aturan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah," imbuhnya.

Ridwan Kamil menambahkan, jika semua bersedia perang dan mematuhi anjuran protokol kesehatan maka tingga menunggu sebuah hari datang yakni hari proklamasi kemerdekaan dari Covid-19 dikumandangkan. "Mudah-mudahan hari itu telah tiba," ujarnya.

Untuk menuju ke sana, ada beberapa syarat yang diperjuangkan. Pertama memang pandemi harus dikendalikan terlebih dahulu. Kedua secara bersama-sama menggeliatkan ekonomi, sebagaimana dalam sila kelima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Ini Dia Daftar Bansos Andalan Pemerintah Tangkal Dampak Pandemi Meluas

Petugas menyerahkan bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Provinsi Banten kepada warga di Pinang, Tangerang, Jumat (1/5/2020). Bansos berupa uang tunai sebesar Rp 600 ribu tersebut diberikan kepada warga yang terdampak virus corona COVID-19. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Petugas menyerahkan bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Provinsi Banten kepada warga di Pinang, Tangerang, Jumat (1/5/2020). Bansos berupa uang tunai sebesar Rp 600 ribu tersebut diberikan kepada warga yang terdampak virus corona COVID-19. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Pemerintah mengakui kehebatan peran bantuan sosial (bansos) dalam melindungi kelompok ekonomi rentan di tengah pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan langsung oleh Staf Ahli PPN Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati.

"Jadi, bapak dan ibu pada saat Covid-19 kemarin bansos menjadi salah satu andalan pemerintah untuk kita menanggulangi pandemi Covid-19," ujarnya dalam acara Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat Tahun 2021, Senin (1/3).

Vivi mengungkapkan, kontribusi positif dalam memberi perlindungan bagi kelompok ekonomi rentan terekam jelas dalam dua jenis penyaluran bansos. Pertama, di sektor kesehatan bansos telah menjamin adanya pemberian fasilitas untuk mereka yang terpapar Covid-19 ataupun permasalahan kesehatan lainnya.

"Dalam hal ini bansos terkait iuran BPJS Kesehatan, kelompok miskin dan rentan masih mempunyai layanan akses kesehatan manakala terkena virus (Covid-19) dan juga dampak kesehatan lainnya," bebernya.

Kedua, bansos kian mengukuhkan perannya untuk memberikan perlindungan sosial bagi kelompok pekerja yang terdampak pandemi. Diantaranya melalui program Kartu Prakerja hingga Kartu Sembako.

"Manakala dia kehilangan pekerjaan atau pengurangan pendapatannya, juga tidak bisa bekerja, dan harga membumbung tinggi. Bansos ini menjadi sangat bermanfaat bagi mereka untuk mengurangi risiko hilangnya pendapatan," pungkasnya.

Pemda Jadi Kunci Utama Penyaluran Bansos Tepat Sasaran

Paket bansos terlihat di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Pemerintah menyalurkan paket bansos sebesar Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan untuk mencegah warga mudik dan meningkatkan daya beli selama masa pandemi COVID-19. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)
Paket bansos terlihat di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Pemerintah menyalurkan paket bansos sebesar Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan untuk mencegah warga mudik dan meningkatkan daya beli selama masa pandemi COVID-19. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Aksesibilitas Sosial, Sonny W Manalu, mengatakan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai salah satu kunci utama agar bantuan sosial (bansos) bisa tepat sasaran. Pemda dinilai merupakan pihak yang paling mengetahui kondisi masyarakat di lingkungan daerah.

Menurut Sonny, salah satu penyebab penyaluran bansos tidak berjalan baik karena data yang tidak lengkap mengenai penerima bantuan. Bahkan tak jarang, orang yang tidak seharusnya mendapatkan justru menerima bansos.

"Persoalan data ini kalau tidak dilakukan komprehensif bersama-sama, lintas kementerian, lintas instansi, tapi jalan sendiri-sendiri akan tetap jadi masalah. Oleh sebab itu, penyelesaian paling depan persoalan data ini dari daerah. Karena daerah yang memahami kondisi rakyatnya mulai dari RT, RW, Kelurahan, Walikota hingga sampai ke Kemensos," tutur Sonny dalam sesi dialog virtual "Bansos Sudah Sampai Mana?" pada Rabu (3/2/2021).

Ia menjelaskan, pada prinsipnya Kemensos menginput data nasional untuk kemudian menyalurkan bansos. Oleh sebab itu, ia berharap Pemda bisa membantu dalam persoalan data ini.

"Banyak yang salah kaprah mengira Dinas Sosial itu struktur Kemensos, padahal itu kerangka Pemda. Makanya satu-satunya instrumen yang bisa kami pakai untuk melengkapi data ini adalah Pemerintah Daerah," jelasnya.

Data yang lengkap, kata Sonny, akan membuat program bansos ke depan menjadi lebih baik. Bantuan bisa diberikan tepat sasaran, sehingga masyarakat menjadi sejahtera.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: