Layanan Kesehatan Bakal Kena PPN, Setuju Nggak Nih?

·Bacaan 1 menit

Liputan6.com, Jakarta Ekonom Institute for Development of Economics (Indef), Bhima Yudhistira, menyarankan Pemerintah lebih baik mengikuti kebijakan negara maju untuk tetap mengecualikan PPN jasa kesehatan.

“Sebaiknya pemerintah mengikuti guideline negara maju maupun benchmark negara ASEAN untuk tetap mengecualikan PPN bagi layanan kesehatan,” kata Bhima kepada Liputan6.com, Senin (14/6/2021).

Bhima menerangkan, di hampir sebagian besar negara seperti Australia, Kanada, Malaysia mengecualikan layanan kesehatan dari PPN. Bahkan bukan hanya layanan rumah sakit yang dikecualikan, tapi juga 0 persen PPN untuk impor produk kesehatan seperti alat kesehatan dan obat-obatan di Malaysia.

“Prinsipnya adalah mendukung layanan kesehatan yang berkualitas dan akses terhadap orang miskin agar lebih terjangkau. Bahkan di tengah situasi pandemi, stimulus harusnya lebih besar bagi layanan kesehatan bukan sebaliknya,” ujarnya.

Sebagai informasi, Pemerintah berencana akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sejumlah jasa, salah satunya jasa pelayanan kesehatan medis khususnya jasa bersalin.

Hal itu tertuang dalam draft Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Layanan yang Bakal Dikenakan PPN

Warga mengikuti tes swab antigen gratis di Tower Alamanda Apartemen GNR, Jakarta, Kamis (20/5/2021). Swab antigen yang digelar pengelola apartemen bekerjasama dengan Polres Jakarta Utara, Polsek Kelapa Gading dan Puskesmas bertujuan untuk menekan penyebaran virus Covid-19.(Liputan6.com/Fery Pradolo)
Warga mengikuti tes swab antigen gratis di Tower Alamanda Apartemen GNR, Jakarta, Kamis (20/5/2021). Swab antigen yang digelar pengelola apartemen bekerjasama dengan Polres Jakarta Utara, Polsek Kelapa Gading dan Puskesmas bertujuan untuk menekan penyebaran virus Covid-19.(Liputan6.com/Fery Pradolo)

Sebelumnya dalam ayat 3 pasal 4A UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang mengatur jasa pelayanan kesehatan medis yang tidak dikenakan pajak, kini dikenakan pajak.

Berdasarkan UU nomor 49 tahun 2009, yang termasuk dalam jasa pelayanan kesehatan medis diantaranya jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi. Kemudian, jasa ahli kesehatan seperti ahli akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi. Lalu ada jasa dokter hewan.

Selanjutnya, jasa kebidanan dan dukun bayi, jasa paramedis dan perawat, jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium jasa psikologi dan psikiater. Kedelapan, hingga jasa pengobatan alternatif.

Saksikan Videi Pilihan di Bawah Ini:

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel