LD FEB UI: Masalah kependudukan perlu kolaborasi lintas sektor

Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI), Dr. Abdillah Ahsan, dalam Forum Kependudukan Megapolitan menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menangani berbagai tantangan pasca pandemi COVID-19.

"Berbagai tantangan yang muncul, antara lain peningkatan tingkat pengangguran, ketimpangan akses layanan kesehatan, learning loss, ketimpangan akses teknologi di sektor pendidikan, serta disrupsi teknologi yang mengancam tenaga kerja," kata Abdilah dalam keterangannya, Sabtu.

Abdillah berharap forum kependudukan yang diselenggarakan LD FEB UI dapat menginisiasi kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan yang sinergis agar tantangan-tantangan yang ada dapat diatasi dengan baik.

"LD FEB UI siap berkontribusi dalam pengembangan kebijakan kependudukan, baik di pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota," kata Dr. Abdillah.

Plt. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. Ir. Dwi Listyawardani mengatakan untuk mengatasi berbagai masalah BKKBN melibatkan mitra dari berbagai pihak, seperti TNI dan bidan, untuk meningkatkan pelayanan KB yang sempat tersendat dan memperbaiki berbagai fasilitas kesehatan.

Upaya lain untuk memudahkan akses masyarakat terhadap fasilitas kependudukan adalah dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi secara serentak di pelayanan kependudukan.
Baca juga: LDUI: Bantuan aplikator ojek daring bagi mitra dorong ekonomi mikro

Baca juga: Lembaga Demografi FEBUI sarankan PSBB tak larang ojek bawa penumpang

Beberapa di antaranya adalah penyediaan anjungan dukcapil mandiri dan monitoring transaksi data kependudukan di website Kementerian Dalam Negeri. Inovasi tersebut sudah dimanfaatkan untuk verifikasi data bantuan sosial dan subsidi.

Selain layanan kesehatan, pandemi COVID-19 juga berdampak pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah penduduk kelompok miskin dan rentan miskin, menurunnya kemampuan masyarakat dalam kolektibilitas jaminan sosial (terutama dari pekerja informal), serta naiknya tingkat pengangguran terbuka dari lulusan SMK dan SMA.

Menurut data BKKBN, permasalahan kependudukan yang muncul pasca pandemi adalah terbatasnya akses pelayanan kesehatan, seperti akses pelayanan kelahiran dan kebutuhan program Keluarga Berencana (KB)—khususnya di wilayah timur Indonesia.

Selain itu, meningkatnya kehamilan yang tidak diinginkan serta tingginya angka aborsi ilegal, angka kematian ibu bayi, dan stunting juga menambah deret permasalahan di bidang kependudukan.

Perwakilan Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas, Chaeruniza Fitriyani menyatakan, peningkatan kualitas SDM menjadi kunci adanya bonus demografi.

Hal ini dapat dicapai melalui pelibatan industri dalam pengembangan pendidikan vokasi dan perluasan lapangan kerja yang adaptif terhadap perubahan teknologi.

Investasi SDM yang diiringi pengembangan sistem pensiun dan produk finansial jangka panjang, serta peningkatan jaminan kesehatan dan perbaikan nutrisi juga turut berperan dalam peningkatan kualitas SDM Indonesia.
Baca juga: BKKBN: Perekonomian RI turun saat laju penduduk alami peningkatan

Baca juga: Indonesia perlu 3 juta lapangan kerja per tahun hadapi bonus demografi

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel