Legislator minta kebijakan sektor pertanian berbasis data valid

Subagyo

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menginginkan kebijakan dalam sektor pertanian betul-betul dilakukan dengan menggunakan basis data yang valid seperti untuk penyebaran bantuan alat dan mesin pertanian ke berbagai daerah.

"Rencana kerja harus dilakukan secara teliti dengan basis data yang valid jangan bohong. Saya minta data yang disusun harus sesuai dengan kebutuhan, sehingga tepat guna dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat khususnya petani," kata Sudin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Untuk itu, ujar dia, Kementan juga diserukan agar dapat mengevaluasi seluruh kebijakan pertanian dan segera menyiapkan road map kebijakan pengembangan pertanian.

Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa dalam membuat road map atau peta jalan sektor pertanian nasional membutuhkan data yang bukan hanya sekadar disalin dari sumber lain tetapi harus benar-benar dipastikan valid.

Ia juga menegaskan tidak ingin lagi ada kabar mengenai petani yang menolak bantuan alat mesin pertanian karena dinilai tidak sesuai dengan kondisi lahannya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik, Kementerian Pertanian, bersama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) bekerja sama dalam integrasi statistik pertanian untuk memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, nutrisi yang lebih baik, serta mendukung pertanian berkelanjutan.

“Pertanian adalah akar dan solusi dari tantangan ini. Kebijakan pertanian yang progresif dan responsif sangat penting untuk memastikan pembangunan berkelanjutan. Statistik pertanian menjadi dasar atau fondasi kebijakan, terutama untuk memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan," kata Stephen Rudgard, perwakilan FAO di Indonesia, dalam Konferensi Statistik se-Asia Pasifik ke-28 (#APCAS) di Badan Pusat Statistik, Rabu (5/2).

Indonesia salah satu contoh negara dengan pertumbuhan penduduk tercepat di Asia-Pasifik, tercermin dari perkembangan populasi dan kemajuan ekonomi yang signifikan. Peningkatan tersebut menciptakan tantangan besar bagi pemerintah terkait dengan isu ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, sekaligus perubahan iklim.

Indonesia terus bergerak maju dan mengembangkan kebijakan pertanian berdasarkan data statistik pertanian dan pangan untuk untuk mengatasi permasalahan perbedaan data yang kerap terjadi. Perbedaan yang disebabkan oleh penggunaan berbagai konsep, definisi, dan metodologi yang menghalangi koordinasi kementerian dan lembaga dalam merumuskan kebijakan.


Baca juga: FAO: Integrasi data pertanian fondasi menuju ketahanan pangan
Baca juga: BPS dukung pelaksanaan APCAS untuk perbaikan data statistik pertanian
Baca juga: Kementan resmikan ruang pusat data pertanian nasional