Legislator nilai Pj Gubernur DKI Heru Budi paham persoalan Jakarta

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta terpilih Heru Budi Hartono paham persoalan Jakarta sehingga dipastikan mampu menjalankan program pembangunan dengan baik.

Pasalnya, menurut anggota komisi yang membidangi pemerintahan itu, Heru punya rekam jejak yang mumpuni, yakni pernah mengemban amanah sebagai Wali Kota Jakarta Utara dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta.

"Beliau paham pokok persoalan yang ada di Ibu Kota. Itu yang dituntut sekarang ini yakni berani melakukan eksekusi, karena kalau bicara semua program itu sudah tersaji, persoalan juga sudah tersaji dan anggaran pun juga sudah tersaji, sekarang tinggal eksekusi," ujar Gembong saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Keberanian eksekusi itu menjadi tuntutan, kata Gembong, pasalnya saat ini terdapat pekerjaan rumah besar yang menjadi momok dan harus dikerjakan oleh penjabat gubernur terpilih.

"Tugas berat menanti Pak Heru. Tugas berat itu mengentaskan persoalan pokok Jakarta, misalnya kemacetan, banjir, air bersih, perumahan dan sebagainya. Itu persoalan pokok yang mesti menjadi skala prioritas Pj Gubernur ke depan," ucapnya.

Gembong mengakui dirinya sejak awal menjagokan Heru untuk menduduki posisi penjabat gubernur. Namun, dirinya menegaskan akan tetap kritis terhadap kepemimpinan Pj Gubernur DKI Jakarta.

"Kritis itu kan keharusan, jadi bukan berarti Pak Heru yang notabene jadi pilihan presiden kemudian kami bungkam, itu enggak juga," kata Gembong.

Namun, meski akan mengkritisi jalannya pemerintahan, Gembong mengatakan bahwa kritik pada PJ Gubernur DKI Jakarta tersebut akan yang rasional dan konstruktif demi kebaikan masyarakat Jakarta.

"Ini dalam rangka kritik membangun, jadi enggak mungkin mentang-mentang menjadi pilihan Presiden, kami diam 1.000 bahasa, itu nggak ya.Jadi tetap ada kritik, kalau nggak ada yang kritik, seolah-olah benar terus dong. Itu malah nggak jadi baik juga nantinya," tuturnya.

Diketahui bahwa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria diketahui akan berakhir pada 16 Oktober 2022 mendatang.

Jabatan pemimpin DKI Jakarta selanjutnya akan diisi oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta sampai 2024.

Calon Pj Gubernur DKI Jakarta sendiri terdiri dari tiga nama yakni Kasetpres Heru Budi Hartono, Sekda DKI Jakarta Marullah Matali, dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar.

Dari informasi terbaru, Kepala Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara, Heru Budi Hartono, telah ditetapkan sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta.

Hal itu ditetapkan dalam Rapat Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat siang.

Diinformasikan bahwa nama Heru diputuskan Presiden Jokowi setelah mendengar pertimbangan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan anggota TPA serta menteri terkait.
Baca juga: Pj Gubernur dipilih, DPRD: Perhatian besar dari Presiden pada Jakarta
Baca juga: Tiga calon Pj Gubernur DKI Jakarta disukai masyarakat
Baca juga: PARA Syndicate sebut Pj Gubernur DKI Jakarta harus netral