Legislator: Penyelewengan Pajak Rawan Libatkan Importir

  • Istana Tolak Akuisisi BTN, Dahlan: Sayang Sekali

    Istana Tolak Akuisisi BTN, Dahlan: Sayang Sekali

    Tempo
    Istana Tolak Akuisisi BTN, Dahlan: Sayang Sekali

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menyayangkan penolakan Istana atas akuisisi Bank Tabungan Negara (BTN) oleh Bank Mandiri. "Sayang sekali sebenarnya. Momentum yang sangat baik tidak bisa kita manfaatkan," kata Dahlan kepada wartawan melalui pesan pendek pada Rabu, 23 April 2014. …

  • Dahlan Iskan melawan SBY dan Dipo Alam

    Dahlan Iskan melawan SBY dan Dipo Alam

    Merdeka.com
    Dahlan Iskan melawan SBY dan Dipo Alam

    MERDEKA.COM. Kemarin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Sekretaris Kabinet (Setkab) Dipo Alam meminta Menteri BUMN Dahlan Iskan menunda rencana privatisasi PT. Bank Tabungan Negara (BBTN). …

  • Dahlan beberkan kekecewaannya saat SBY tak restui BTN diakuisisi

    Dahlan beberkan kekecewaannya saat SBY tak restui BTN diakuisisi

    Merdeka.com
    Dahlan beberkan kekecewaannya saat SBY tak restui BTN diakuisisi

    MERDEKA.COM. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar rencana akuisisi lebih dari 60 persen saham pemerintah di Bank Tabungan Negara (BTN) oleh Bank Mandiri ditunda. Soalnya, wacana itu dinilai sudah meresahkan masyarakat. …

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XI DPR RI Lim Sui Khiang menilai penyelewengan yang dilakukan oknum pegawai pajak rawan melibatkan para importir untuk mencari keringanan bea masuk.

"Selama ini yang memprihatinkan yang melibatkan importir, itu rawan. Karena biasanya ada upaya dari importir ingin menutupi pajaknya sehingga ada kebocoran," kata Lim dihubungi dari Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan institusi Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) harus tegas menerapkan penegakkan hukum sekaligus moralitas para pegawainya untuk mencegah praktik serupa terjadi kembali.

Di sisi lain dia meminta untuk dilakukan pengawasan berlapis di dalam institusi Ditjen Pajak misalnya dengan melakukan audit secara berkala terhadap praktik pemungutan pajak di lapangan, khususnya pemungutan terhadap importir.

"Harus dilakukan audit di lapangan. Karena pajak berkaitan dengan sumber pendapatan negara, dan kita mau dana pajak yang masuk ini sesuai. Penyelewengan pajak ini sudah berkali-kali terjadi, harus dicegah," kata dia.

Terkait penyelewengan oleh oknum pegawai pajak, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Fuad Rahmany mengatakan sulit mengawasi pegawai pajak yang jumlahnya 32.000 jiwa dan tersebar di 33 provinsi di Indonesia.

"Mengawasi pegawai pajak yang jumlahnya 32.000 jiwa dan tersebar di 33 provinsi di Indonesia tidak mudah. Pasti akan tetap ada yang nakal dan nekat, jadi jangan terkejut lah kalau ada penangkapan-penangkapan lagi di masa yang akan datang, karena kami akan terus-menerus menangkap yang bandel-bandel seperti itu," ujar Fuad.

Fuad mengatakan cara efektif untuk menghilangkan atau meminimalkan praktik penyelewengan oleh oknum pegawai pajak adalah dengan menangkap tangan dan memecatnya.

Dia optimistis dengan upaya pemberantasan secara terus menerus maka oknum pegawai yang nakal akan habis.

"Jalan terbaik memberantas mereka adalah dengan menangkap tangan dan memecat. Nanti akhirnya mereka yang seperti ini akan habis juga," kata Fuad.

Di sisi lain Fuad mengatakan, pihaknya sejauh ini telah melakukan berbagai program pembinaan dan pencegahan serta penerapan sistem pengawasan yang ketat untuk mencegah praktik tidak terpuji oleh pegawai pajak.

Dia juga mengatakan akan terus meningkatkan pembinaan mental terhadap seluruh pegawai pajak dan memperketat sistem pengawasan.


"Mereka-mereka yang bandel dan nekat memang sudah terlanjur ada di institusi sebesar Direktorat Jenderal Pajak ini, jadi harus diberantas," tuturnya.

Sementara itu pengamat pasar modal Yanuar Rizki mencermati kurang efektifnya sistem "whistle blowing" atau pengungkap penyelewengan yang cenderung diterapkan di dalam institusi Direktorat Jenderal Pajak, dalam mengungkap penyelewengan oleh oknum pegawai.

"Ditjen Pajak cenderung menggunakan sistem `whistle blowing` untuk mengungkap penyelewengan oleh oknum pegawai, itu kurang efektif karena secara jangka menengah justru akan menyebabkan seolah-olah teman `makan` teman," kata Yanuar saat dihubungi dari Jakarta, Selasa.

Melalui sistem "whistle blowing" pengungkapan penyelewengan dilakukan dengan mengandalkan laporan pegawai yang melihat atau mengetahui indikasi terjadinya penyelewengan oleh para oknum pegawai pajak.

Yanuar mengatakan sistem "whistle blowing" seperti ini cenderung akan menguak aib yang sama secara terus menerus di hadapan publik.

Dia menyarankan sebaiknya Ditjen Pajak melakukan pemantauan terhadap para pegawainya, dan menindaknya langsung secara internal.

"Lebih baik melakukan `screening` terhadap para pegawainya yang terindikasi melakukan korupsi atau penyelewengan. Metodenya bisa pembuktian terbalik, atau metode lain, saya yakin pasti orang Ditjen Pajak tahu siapa saja yang terindikasi melakukan penyelewengan," kata dia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Selasa (9/4), menangkap tangan satu orang oknum pegawai pajak dan dua orang swasta di Gambir, Jakarta, yang diduga terkait pemerasan pajak.

"Terkait tangkap tangan yang dilakukan penyidik KPK, ada tiga orang yang dibawa ke KPK untuk diperiksa," kata Juru Bicara KPK Johan Budi.(tp)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...