Legislator: Petakan penanganan kasus stunting di Kota Surabaya

·Bacaan 2 menit

Legislator Komisi D Bidang Kesra DPRD Kota Surabaya meminta pemerintah kota (pemkot) setempat segera melakukan pemetaan terhadap kasus anak stunting atau kerdil di Kota Pahlawan, Jawa Timur.

Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Cahyo Siswo Utomo di Surabaya, Jumat, mengatakan, stunting pada anak di Surabaya memiliki perbedaan penyebab kemunculannya, yakni ada yang disebabkan oleh kurangnya gizi pada anak, penyakit bawaan dan adanya kelainan dalam kandungan.

"Terkait hal itu perlu dilakukan perbedaan dalam penanganan stunting," katanya.

Ia mencontohkan, kasus anak stunting yang terjadi di Kecamatan Dukuh Pakis disebabkan bukan karena kekurangan gizi melainkan terjadi akibat ketuban pecah di awal saat ibunya hendak melahirkan.

"Namun saat terlambat dalam mendapatkan perawatan secara intensif NICU (Neonatal Intensive Care Unit) sehingga si anak mengalami stunting," katanya.

Terkait hal itu, legislator Fraksi PKS ini mendorong Pemkot Surabaya untuk melakukan pemetaan terhadap penanganan anak stunting di Surabaya, sehingga bisa dilakukan penanganan yang tepat dan bisa di lakukan monitoring secara holistik oleh dinas terkait.

"Perlu dilakukan pemetaan terhadap penanganan anak stunting, sehingga bisa dilakukan Penanganan yang tepat dan bisa dilakukan monitoring secara holistik oleh dinas terkait, termasuk apakah perlu dilakukan penanganan hingga ke pusat tumbuh kembang anak," katanya.

Untuk itu, Cahyo Siswo Utomo berharap program Surabaya Zero Stunting yang dicanangkan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bisa terwujud secara efektif dan efisien.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya mengatakan angka stunting di Surabaya turun dengan menduduki urutan ke-34 dari 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

"Padahal, sebelumnya angka stunting di Surabaya menduduki urutan ke-3 se Jatim," katanya.

Pada 6 Desember lalu, angka balita stunting di 31 kecamaan Kota Surabaya, dalam tiga bulan terakhir turun dari sebelumnya 5.727 kasus menjadi 1.785 kasus. Dari angka 1.785, Eri mengatakan, pihaknya akan melakukan pemetaan lagi dengan cara dipisahkan-pisahkan lebih detail.


Pemetaan itu dilakukan supaya dapat diketahui mana warga Surabaya dan non-KTP Surabaya. "Dengan demikian,, intervensi pemkot untuk menangani kasus balita stunting dapat diprioritaskan," demikian Eri Cahyadi.

Baca juga: Wali Kota Surabaya minta PKK dan Dharma Wanita berperan tekan stunting

Baca juga: Program "Jago Centing" untuk cegah stunting digalakkan di Surabaya

Baca juga: Angka balita stunting di Surabaya turun jadi 1.785 kasus

Baca juga: BKKBN : Surabaya bisa jadi percontohan nol kematian ibu dan anak

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel