Legislator tegaskan impor buah jangan dimonopoli

Ahmad Wijaya

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menegaskan agar aktivitas impor buah dan berbagai produk hortikultura jangan sampai dimonopoli oleh salah satu pihak sehingga dapat berpotensi terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

"Saya menegaskan agar impor buah jangan sampai dimonopoli. Satu pemilik tapi perusahaannya banyak. Ini kan yang mengancam kondisi harga buah sekaligus memicu persaingan usaha yang tidak sehat," kata Andi Akmal dalam rilis di Jakarta, Kamis.

Baca juga: Asosiasi Hortikultura harapkan tidak ada monopoli kuota impor buah

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu berpendapat bahwa selama ini telah terjadi kekurangdisiplinan dalam penerapan kebijakan.

Hal tersebut, lanjutnya, mengakibatkan seolah-olah adanya keberpihakan kepada golongan atau perusahaan tertentu untuk diberikan kemudahan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan buah.

Ia menegaskan, perlu ada upaya kekompakan dalam menjalankan regulasi yang relatif sensitif terutama berhubungan dengan hajat hidup petani negara kita.

Di sisi lain, lanjutnya, pemenuhan kebutuhan di masyarakat yang belum mampu dipenuhi dari dalam negeri menjadi perdebatan yang tidak kunjung selesai.

Akmal mengingatkan mengenai protes yang dilayangkan sejumlah pihak dari luar negeri, akibat berbagai kecurigaan ada permainan perdagangan di Indonesia, dengan dominannya salah satu pelaku usaha.

"Pemerintah perlu memberikan ketegasan regulasi yang memihak rakyat banyak, dalam hal ini para petani kita. Mesti dihitung secara cermat penerapan kelonggaran regulasi impor, realokasi APBN dan situasi berkembang di masyarakat akan kebutuhan pangan," ucapnya.

Sebagaimana diwartakan, kalangan pelaku usaha buah dan sayuran mengharapkan adanya kemudahan dalam proses impor buah dan sayuran untuk memenuhi permintaan dalam negeri yang tinggi.

"Asosiasi sangat mengharapkan respon yang positif dan perdagangan yang fair," ujar Sekretaris Umum Asosiasi Eksportir-Importir Buah Buah dan Sayuran Segar Indonesia Hendra Jowono di Jakarta, Rabu (8/4).

Hendra mengungkapkan hal tersebut karena masih terdapat kesulitan dalam proses impor, padahal pemerintah sudah melakukan relaksasi masuknya barang untuk beberapa produk hortikultura.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Eksekutif INDEF, Enny Sri Hartati menilai relaksasi impor untuk komoditas pangan, termasuk buah, penting untuk dilakukan.

Namun, ia meminta tidak ada penghilangan kewajiban laporan survei karena kebijakan itu merupakan bagian dari sistem penjaminan mutu impor pangan.

"Jadi intinya harus dipermudah, mau itu bawang atau buah impor. Jadi menyederhanakan birokrasi, bukan menghilangkan fungsi kontrol pangan impor," kata Enny.

Baca juga: Asosiasi harapkan adanya kemudahan dalam impor buah dan sayuran
Baca juga: Perhepi harapkan penetapan kuota impor buah sesuai prosedur