Lelang Jabatan Timnas U-19, Ahli Hukum: Harus Dibawa ke Meja Hijau

Robbi Yanto
·Bacaan 3 menit

VIVA – Badan Yudisial PSSI telah merampungkan pemeriksaan terhadap Achmad Harris dan Joko Purwoko terkait dugaan jual beli jabatan manajer Timnas Indonesia U-19 di Piala Dunia U-20.

Sidang dilakukan pada 7 Januari 2021, dan hasilnya diumumkan Selasa 12 Januari 2021. Keputusannya, Badan Yudisial PSSI menyatakan tidak ada praktik jual beli jabatan menajer Timnas U-19.

Sebelumnya, isu jual beli jabatan manajer Timnas U-19 menghebohkan publik sepakbola nasional beberapa pekan belakangan ini.

Dugaan kasus ini menyeret nama Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Noerdin. Dia disebut telah membayar sekitar Rp1 miliar demi kursi manager.

Uang tersebut diklaim dibagi untuk Plt Sekjen PSSI, Yunus Nusi, Direktur Bisnis PSSI, Rudy Kangdra dan Djoko Purwoko.

Ahli hukum pidana, Maruli Sianturi menilai, kasus dugaan suap ini semestinya harus dibawa ke meja hijau karena kuitansi transaksinya sudah tersebar ke publik.

"Kuitansi itu jelas bisa sebagai alat bukti karena kuitansi adalah bagian alat bukti sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHAP." Ujar Maruli saat dimintai keterangan, Minggu 10 Januari 2021.

Ia menambahkan, kalau sudah ada dua bukti permulaan yang cukup, jelas dapat diproses hukum dan sebagai pihak penerima disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara pihak pemberi, lanjut Maruli, disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Isu lelang jabatan ini pertama kali dihembuskan oleh wartawan olahraga senior, Erwiyantoro. Dia bahkan mengklaim punya bukti soal isu itu. Dalam tulisannya, Erwiyantoro menyebut pihak PSSI dan Dodi disebut bertemu sampai empat kali.

Pertemuan pertama terjadi di Hotel Fairmont, Jakarta. Saat itu Dodi yang ditemani Haris membuka omongan dengan Rudy Kangdra dan Djoko Purwoko. Pertemuan kedua kembali terjadi di tempat yang sama. Namun masih belum ada kesepakatan untuk menunjuk Dodi sebagai Manajer Timnas.

Baru pada pertemuan ketiga Dodi yang merupakan putra mantan Gubernur Sumatra Selatan, Alex Noerdin, dipertemukan dengan Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan. Pertemuan berlangsung di Restoran Hurricane's Grill, Jakarta.

Pada pertemuan ini disepakati dana sekitar Rp1 miliar diberikan ke PSSI. Nilai itu merupakan hasil tawar-menawar antara pihak Dodi dan PSSI. Akan ada penyerahan dana lagi saat Dodi nanti ditunjuk menjadi Manajer Timnas Indonesia.

Pertemuan keempat berlangsung di Kantor PSSI, di Mall FX, Sudirman, Jakarta. Pada kesempatan ini transaksi penyerahan dana Rp1 miliar itu diduga terjadi. Dana itu itu diklaim dibagi 50% ke Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen PSSI Yunus Nusi. Sisanya buat Rudy dan Djoko yang kemudian diperuntukkan membayar sewa mobil Shin Tae-yong, Pelatih Timnas Indonesia.

“Cerita itu langsung saya dapat dari Haris lewat telepon. Makanya saya bisa menulisnya secara runtut tentang empat pertemuan mereka plus kuitansi itu karena ini kan bicara uang,” beber Erwiyantoro.

Sampai sekarang, jabatan Manajer Timnas Indonesia nyatanya tak kunjung diberikan ke Dodi. Padahal, dana sekitar Rp1 miliar sudah diterima PSSI sejak 20 Juli lalu. Kini, pihak-pihak terkait membantah kabar ini. Djoko Purwoko dan Achmad Haris pun membantah.

“Yang tertera di kuitansi itu apa tulisannya? Itu tiket Piala Dunia dan cuma sekadar bisnis. Apa salah kalau mau berbisnis?” kata Haris. “Mungkin saya orang yang dipandang tegak lurus, jadi dicari-cari nama saya. Ini mungkin juga politik yang tidak suka PSSI,” imbuh Djoko