Lembaga Rating Dunia Ragu RI Bisa Kembalikan Defisit di Bawah 3 Persen

Merdeka.com - Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bercerita, salah satu lembaga rating dunia pernah menyebut Indonesia akan sulit mengendalikan defisit keuangan negara. Hal ini menyusul kebijakan pemerintah melebarkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di atas 3 persen karena pandemi Covid-19 selama 3 tahun sejak 2020-2022.

"Saya ditanya sama rating agency. 'Sri Mulyani kamu yakin enggak 3 tahun bisa turun di bawah 3 persen? Apakah ini akan kembali era seperti latin Amerika, once you feel, enaknya defisit di atas 3 persen'," cerita Sri Mulyani saat memberikan sambutan di acara CEO Banking Forum di Jakarta, Senin (9/1).

Dia melanjutkan, lembaga rating dunia tersebut menilai Indonesia akan ketergantungan dalam mengendalikan keuangan. Sehingga kesulitan untuk kembali menjaga fiskalnya dengan defisit di bawah 3 persen, pasca 3 tahun berlalu.

"So you feel addicted defisit. Mengembalikan kepada sebuah disiplin, itu semua agensi rating itu skeptikal. Kalau determinasi ini juga mungkin ekonomi gak kuat untuk kamu ketatkan lagi," ungkap Sri Mulyani mengulang pernyataan lembaga rating tersebut.

Meski begitu, Sri Mulyani tidak ambil pusing. Kinerja keuangan negara di tahun 2022 membuktikan kekhawatiran lembaga rating tersebut tidak berlaku bagi Indonesia. Sepanjang tahun 2022, defisit APBN ditutup 2,38 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau Rp464,3 triliun. Angka ini jauh dari rencana pemerintah yang target defisitnya 4,5 persen atau Rp868 triliun.

"2022 ini baru saja kita tutup defisit kita di 2,36 persen, jauh lebih kecil (dari 3 persen)," katanya.

Sebagaimana diketahui, pada tahun pertama pandemi, defisit APBN tahun 2020 tembus 6,09 persen dari PDB atau Rp956,3 triliun. Sedangkan defisit tahun 2021 sebesar 4,57 persen dari PDB atau Rp775 triliun.

Capaian tersebut tidak terlepas dari kondisi eksternal sektor rill dan permintaan masyarakat yang semakin membaik. Indonesia juga ketiban untung dari kenaikan harga komoditas sehingga penerimaan negara makin sehat walau pandemi masih berlangsung.

"Defisit 2020 di atas 6 persen, 2021 ini pulih dan langsung turun. Waktu kita desain Perppu Nomor 1 tahun 2020, waktu itu kita kalkulasi selama 3 tahun APBN terpaksa defist di atas 3 persen," kata dia.

Hal ini sebagai respon dari tahun 2020 semua kegiatan masyarakat lumpuh akibat pandemi. Makanya APBN yang bekerja untuk melindungi masyarakat dan ekonomi. Meskipun penerimaan saat itu jatuh .

"Maka yang bekerja dan berani muncul ini APBN karena ini didesain menjadi instrumen yang menghadapi risiko besar," kata dia. [azz]