Libatkan Asuransi Swasta, Begini Solusi Menkes Cegah Defisit BPJS

Merdeka.com - Merdeka.com - Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin optimis BPJS Kesehatan tidak akan mengalami defisit untuk beberapa tahun ke depan. Dia menyebut, pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi untuk diimplementasikan dalam rangka menjaga stabilitas surplus BPJS Kesehatan hingga Desember 2024.

Strateginya, kata Budi, dengan menyesuaikan tarif kapitasi dan tarif Indonesia Case Based Groups (INA-CBG’s) berdasarkan kebutuhan dasar kesehatan (KDK) dan kelas rawat inap standar (KRIS) untuk pasien rawat inap.

"Apa yang nanti kita lakukan adjustmentnya selain membuat kita bisa mencapai tujuan yang kita cantumkan sebelumnya tapi juga bisa memastikan agar BPJS tidak mengalami defisit setidaknya sampai 2024," katanya dalam Raker Komisi IX DPR dengan Menkes, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/11).

Budi menuturkan, tarif kapitalisasi ini belum dilakukan penyesuaian sejak 2014 dan INA-CBG’s sejak 2016. Menurutnya, tarif yang dibebankan kepada BPJS Kesehatan oleh rumah sakit atas pelayanan kesehatan yang diberikannya justru harus ditinjau setahun sekali sesuai Perpres No. 82 Tahun 2018.

"Harga-harga sekarang sudah sangat berubah sehingga nanti akan kita sesuaikan, kita juga melihat tarif yang sekarang dari sisi fairness dan equity nya antar FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) perlu ditingkatkan," tuturnya.

Dia mengungkapkan, tarif ini disesuaikan dengan menyertakan penyempurnaan pola perhitungan formula tarif global, termasuk perhitungan relative weight x base rate x adjustment factor. Hal ini bertujuan agar tetap memperhatikan ketahanan dana jaminan sosial (DJS).

Selain itu, dilakukan juga pengambilan langkah-langkah untuk mengurangi beban neraca BPJS Kesehatan dengan meningkatkan potensi integrasi asuransi kesehatan swasta, terutama bagi masyarakat tergolong mampu.

"Bagaimana kita bekerja sama dengan asuransi swasta mengkombinasikan pembayaran yang dilakukan oleh BPJS dan swasta agar tidak semua beban ditanggung BPJS khususnya masyarakat yang berpenghasilan tinggi atau mampu sehingga pembiayaan BPJS Kesehatan bisa kita prioritaskan ke masyarakat yang tidak mampu," ungkapnya.

Besaran total tarif ini dan peningkatan peran asuransi swasta dalam melindungi kesehatan bagi peserta tergolong mampu akan dituangkan dalam revisi Perpres No. 82 Tahun 2018. Rencananya, ujar Budi, hasilnya akan dikeluarkan pada Desember 2022.

"Desember 2022 revisi Perpres 82 tahun 2018 dengan menambahkan manfaat JKN berbasis KDK bisa kita terbitkan dan November ini diharapkan kita bisa mengeluarkan revisi Permenkes Nomor 52 Tahun 2016 dengan isinya penyesuaian tarif INa CBG's dan kapitasi berbasis risiko dan kinerja," ujarnya.

Sekedar informasi, pada tahun 2020, BPJS Kesehatan akhirnya mencatatkan arus kas positif sebesar Rp18,7 triliun. Ini menunjukkan kemampuan lembaga tersebut untuk membayar semua tagihan secara tepat waktu, termasuk tagihan tahun sebelumnya.

Tercatat di tahun 2019, BPJS Kesehatan mengalami gagal bayar sebesar Rp15,5 triliun, dan dana tersebut tidak ada lagi gagal bayar pada Juli 2020. Menurut BPJS Kesehatan, keseluruhan tagihan masuk sejak Juli hingga kini tidak ada lagi gagal bayar.

Reporter Magang: Syifa Annisa Yaniar [fik]