Libur panjang tanpa COVID-19 mengancam

Faisal Yunianto
·Bacaan 5 menit

Angka kasus COVID-19 yang melandai beberapa waktu lalu sempat membuat semua lupa diri hingga lonjakan terjadi pada akhir September 2020 dan membuat publik terkejut.

Tak ingin mengulang peristiwa serupa, antisipasi ketat menjelang libur dan cuti bersama pada akhir Oktober 2020 pun harus mulai diskenariokan.

Keresahan dan kekhawatiran itu pula yang dirasakan Presiden Joko Widodo, sampai-sampai pada Senin 19 Oktober 2020, ia menggelar rapat terbatas yang khusus membahas antisipasi penyebaran COVID-19 saat libur panjang pada akhir Oktober ini dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW.

Masyarakat Indonesia memang cenderung komunal, suka berkumpul, dan mudah terpesona pada kerumunan. Kecenderungan itu menjadi kian mengkhawatirkan di tengah intaian pandemi yang belum lagi surut.

Bukan tanpa bukti, pengalaman 1,5 bulan lalu menunjukkan ketika ikatan ketat itu dilonggarkan, Indonesia mencatatkan rekor baru kasus COVID-19 yang mencengangkan. Bahkan pada 21 September 2020, pernah ada penambahan mencapai 4.176 kasus terkonfirmasi COVID-19 hanya dalam waktu 24 jam.

Keledai pun tak ingin terperosok pada lubang yang sama, sehingga persiapan dengan ketat dilakukan. Semula ada wacana untuk meniadakan cuti bersama di tiap instansi pada 28 dan 30 Oktober 2020, namun dengan berbagai pertimbangan sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator Bidang PMK Muhadjir Effendy maka libur dan cuti bersama tetap dilaksanakan.

Namun, semua kemudian dituntut untuk bersiap termasuk masyarakat bagi adanya kemungkinan terburuk. Terlebih di Eropa, gelombang kedua COVID-19 sedang terjadi dan justru serangannya lebih dahsyat dari sebelumnya.

Italia misalnya, mencatatkan rekor tertinggi penambahan kasus harian COVID-19, semenjak pandemi pertama kali menyerang negara itu.

Negeri kiblat mode dunia itu mencatatkan 15.199 infeksi baru virus corona selama 24 jam terakhir. Data Kementerian Kesehatan pada Rabu (21/10), menunjukkan angka harian tertinggi sejak dimulainya wabah di negara itu dan naik dari rekor sebelumnya 11.705 yang tercatat pada Minggu (18/10).

Pertanyaannya, apakah Indonesia siap jika kasus serupa terjadi sedangkan infrastruktur di bidang kesehatan seringkali belum 100 persen mumpuni.

Maka antisipasi dan kesadaran masyarakat adalah modal awal terbesar yang harus disiapkan untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Yang sulit adalah mengalahkan keinginan terhadap rencana dan hasrat untuk berkumpul. Sementara protokol kesehatan seringkali dengan mudah diabaikan.

Liburan aman
Libur, cuti bersama, pulang kampung, kumpul-kumpul, dan rekreasi menjadi sederet kata yang nyaris tak bisa dipisahkan.

Seperti satu paket yang didambakan setiap orang yang telah lelah selama berhari-hari bahkan berbulan-bulan berkutat dengan pekerjaan baik di luar maupun di dalam rumah.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio sadar benar akan hal itu. Sejak awal terjadinya pandemi barangkali sektor yang ditanganinya itulah yang terdampak paling signifikan.

Ia berada dalam dilema yang membuatnya sulit untuk menentukan, sama halnya ketika harus memilih antara ekonomi atau kesehatan, antara tetap hidup dengan ancaman tertular COVID-19 atau tidak tertular tapi kelaparan.

Pilihan kebijakan yang harus diambil pun butuh kecerdasan, sebab ketika misalnya melarang masyarakat bepergian untuk melancong sama artinya menghentikan dunia industri pariwisata Indonesia untuk tetap bisa memutarkan roda bisnisnya. Namun mendorong masyarakat bermobilisasi pun bukan tanpa risiko.

Maka jawabannya pun ada pada protokol kesehatan dan bekal kesadaran yang harus dibangkitkan dalam diri setiap masyarakat di tanah air.

Wishnutama pun akhirnya mengimbau masyarakat yang hendak berlibur saat libur nasional dan cuti bersama Maulid Nabi Muhammad pada 28-30 Oktober 2020 untuk menerapkan protokol kesehatan secara disiplin agar tidak terjadi kenaikan kasus COVID-19.

"Saya harapkan semua stakeholder dan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif serta masyarakat yang ingin berlibur dapat melaksanakan protokol kesehatan dengan penuh kedisiplinan, penuh rasa kepedulian,” kata Wishnutama.

Menparekraf juga terus berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam mengantisipasi mobilisasi masyarakat saat libur panjang, khususnya dalam penerapan protokol kesehatan.

“Saatnya peduli terhadap diri kita sendiri, keluarga, sahabat, teman-teman, dan tentunya yang tidak kalah penting terhadap sektor pariwisata. Dengan kepedulian yang tinggi dalam melaksanakan protokol kesehatan saya yakin sektor pariwisata akan segera bangkit kembali," kata Wishnutama.

Destinasi Diperketat
Di sisi lain, destinasi wisata pun diperketat sebagai bentuk antisipasi nyata bagi kemungkinan adanya arus lonjakan pengunjung.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tak bisa tinggal diam sebab begitu banyak destinasi wisata justru tersebar di daerah menjadi tanggung jawab kepala daerah di bawah koordinasinya

Presiden secara khusus memintanya untuk memimpin rapat dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) agar menjaga dengan ketat mekanisme pertahanan daerah yang selama ini sudah berjalan pada saat seperti libur lebaran yang lalu, misalnya kampung sehat, kelurahan sehat, dan lain-lain.

Semua harus dalam keyakinan bahwa jika lingkungannya kedatangan orang dari luar maka wajib dipastikan orang-orang itu telah aman COVID-19. Itulah gunanya saling menjaga satu sama lain di lingkup yang lebih kecil. Faktanya Taiwan melakukan itu dan mereka termasuk yang tak terperosok dalam upaya penanganan COVID-19.

Tito pun mengingatkan setiap daerah agar keluarga-keluarga di dalamnya memulai untuk saling menjaga, siapa yang akan pulang kampung didata di tiap daerah, kampung, desa, kelurahan.

“Kampung tangguh, desa tangguh, kelurahan tangguh yang ada diaktifkan betul dan melibatkan stakeholder yang ada di daerah itu. Ini peran bapak gubernur, bupati, camat, kepala desa, lurah, sangat penting,” kata Tito.

Ia juga mengimbau agar kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan liburan, termasuk kegiatan tradisi, budaya, dan lain-lain, dilakukan dengan protokol ketat tanpa menimbulkan kerumunan.

Kepala daerah pun kemudian diminta untuk mengidentifikasi destinasi wisata di daerahnya dalam beberapa hari terakhir dan menginstruksikan kepada pengelolanya agar mengatur sedemikian rupa terkait penataan kapasitas agar tak menimbulkan kerumunan.

Izin juga tak akan diberikan bagi kegiatan yang menimbulkan keramaian dan berkumpulan dalam jumlah besar.

Bangsa ini perlu belajar kepada mereka yang telah berhasil menegakkan kedisiplinan. Sebab kepatuhan dan disiplin pada protokol sejatinya adalah vaksin COVID-19 yang paling ampuh tanpa efek samping.

Baca juga: Pemerintah kucurkan dana hibah pariwisata senilai Rp3,3 triliun
Baca juga: Komisi VI DPR-BUMN bahas pemulihan ekonomi dan pariwisata Bali
Baca juga: Kemenparekraf libatkan 4.000 peserta dalam program "We Love Bali