Libya jadi fokus baru ekstremis ISIS

PERSERIKATAN BANGSA BANGSA (AP) - Para pakar PBB mengatakan campur tangan petempur-petempur Chad dan Sudan di Libya adalah "ancaman langsung" terhadap keamanan dan stabilitas negara yang dilanda perang itu, yang oleh pemimpin kelompok ekstremis ISIS dinyatakan sebagai "salah satu dari sumbu utama" operasinya di masa depan.

Panel pakar mengungkapkan dalam laporan setebal 376 halaman kepada Dewan Keamanan PBB yang dirilis Selasa bahwa kehadiran orang-orang Chad dan Sudan kian dicermati pada 2019 sebagai hasil dari intensifikasi konflik di Libya. Laporan itu menyebutkan kehadiran berkelanjutan mereka sebagai kelompok terorganisir atau tentara bayaran "bisa mengantarkan kepada instabilitas yang kian tinggi."

Libya berada dalam kekacauan sejak perang saudara 2011 yang menggulingkan Moammar Gadhafi yang kemudian dibunuh. Dalam kekacauan yang terjadi kemudian, negara itu terpecah, dengan pemerintahan lemah dukungan PBB di Tripoli menguasai bagian barat negara itu sedangkan pemerintah saingan di timur bersekutu dengan Tentara Nasional Libya pimpinan Jenderal Khalifa Hifter, masing-masing didukung oleh sebarisan milisi dan pemerintah asing.

Hifter melancarkan serangan militer mengejutkan 4 April yang bertujuan menduduki Tripoli meskipun ada komitmen menghadiri konferensi nasional beberapa minggu kemudian yang bertujuan membentuk pemerintah kesatuan dan bergerak ke arah pemilihan umum. Pertempuran memperebutkan Tripoli terhenti beberapa bulan terakhir, dengan kedua belah pihak saling mendesak dan membom di sepanjang bagian selatan kota dengan senjata yang semakin canggih.

Kalau LNA dan pemerintah sebelah timur menikmati dukungan Prancis, Rusia, Yordania, Uni Emirat Arab dan negara-negara kunci Arab lainnya, maka pemerintah berbasis Tripoli didukung oleh Italia, Turki dan Qatar.

"Yordania, Turki, dan Uni Emirat Arab rutin dan kadangkala terang-terangan memasok senjata, dengan berupaya agak menyamarkan sumbernya" yang melanggar embargo senjata PBB, tulis laporan itu.

Para pakar mengidentifikasi beberapa kasus ketidakpatuhan terhadap embargo senjata PBB itu yang sebagian besar berupa pengiriman senjata kepada LNA Hifter dari Yordania atau Uni Emirat Arab dan kepada sebagian besar pemerintah Tripoli dari Turki.

Para pakar mengatakan operasi kontraterorisme di Libya terhadap ekstremis ISIS dan Al-Qaeda oleh pemerintah dan pasukan Hifter, dan peningkatan aktivitas Komando Uni Afrika, semakin mengganggu struktur kedua kelompok dan untuk sementara waktu mengurangi kapasitas mereka dalam menggelar operasi.

Namun panel pakar itu juga melaporkan fokus baru ISIS di Libya dengan mengutipkan sebuah video pada Juli dari seorang pemimpin ISIS di Libya, Mahmud Massud al-Baraassi, juga dikenal dengan Abu Musab Allibi. Dalam video itu, sebut laporan itu, "dia menyoroti bahwa Libya kini adalah salah satu poros utama operasi ISIS di masa depan yang dirancang sebagai kompensasi atas hilangnya pijakan" di Suriah.

"ISIS di Libya membiayai kegiatannya dari perampokan, penculikan dengan untuk tebusan, pemerasan terhadap warga Libya dan penyelundupan lintas batas artefak dan komoditas lainnya," kata panel pakar itu. "Pemalakan jaringan perdagangan manusia terus menjadi sumber pendanaan ISIS di Libya."

Untuk petempur asing, para pakar menyebutkan ada lima kelompok bersenjata Sudan yang beroperasi di Libya - empat mendukung LNA Hifter dan satu mendukung pasukan pemerintah. Mereka menyebut empat kelompok bersenjata Chad - satu mendukung LNA, dua mendukung pemerintah, dan satu dengan 100 petempur yang faksinya mendukung kedua belah pihak.

Dalam satu contoh, panel itu memperkirakan 1.000 tentara Sudan dari Pasukan Reaksi Cepat Sudan dikerahkan ke Libya pada 25 Juli oleh Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, awalnya untuk menjaga infrastruktur penting sehingga pasukan Hifter bisa melancarkan operasi-operasi ofensif.

Panel mengatakan Sudan dan Dagalo keduanya melanggar sanksi PBB.

Associated Press melaporkan pekan lalu bahwa para pejabat pemerintah Libya berencana menghadapi Moskow atas dugaan penempatan tentara bayaran Rusia yang bertempur bersama LNA Hifter. Para pejabat AS juga menuduh Rusia mengerahkan tentara bayaran melalui kontraktor keamanan swasta ke daerah medan tempur utama di Libya dalam beberapa bulan terakhir.

Panel pakar PBB yang memantau sanksi terhadap Libya itu tidak menyebutkan tentara bayaran Rusia dalam laporan ini. Beberapa diplomat mengatakan mereka berharap mengungkapkan masalah tentara bayaran Rusia itu di Dewan Keamanan PBB.