Lima Anggota Komisi III DPR Dilaporkan ke Mabes Polri

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Adi SUhendi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Lembaga Pemantau Peradilan (LPP) melaporkan lima orang anggota Komisi III DPR RI ke Bareskrim Mabes Polri, Kamis (7/6/2012) siang.

Lima orang itu adalah Azis Syamsuddin, Ahmad Yani, Nasir Djamil, Syarifudin Sudding, dan Abu Bakar Al Habsy. LPP menilai kelima orang anggota dewan tersebut telah melakukan tindak pidana menghalang-halangi proses peradilan terhadap Walikota dan Ketua DPRD Jawa Tengah yang sedang disidang tekait kasus korupsi.

"Kami ingin melaporkan adanya dugaan menghalang-halangi proses peradilan dan itu jelas dalam undang-undang Tipikor diatur dan itu diancam dengan pidana," kata juru bicara LPP Jamil Mubarok di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Persoalan bermula saat keluarnya Keputusan MA Nomor 064/ KMA/SK/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 berisi pemindahan sidang Soemarmo dari pengadilan Tipikor Semarang ke Jakarta. MA merespons permintaan KPK yang meminta pemindahan sidang Soemarmo, tidak hanya sidang Soemarmo, KPK juga minta pemindahan sidang ketua DPRD Jawa Tengah Murdoko ke Jakarta.

MA beralasan memindahkan persidangan dari Semarang ke Jakarta demi menjamin tersenggaranya proses peradilan yang obyektif, transparan, dan independen serta menghindari tekanan, baik langsung maupun tidak langsung kepada hakim dan jaksa penuntut umum.

Hal ini berkaca kepada persidangan dengan terdakwa Sekretaris Daerah Kota Semarang dengan walikota Semarang sebagai saksinya. Persidangan saat itu terlihat mencekam dan terjadi beberapa intimidasi oleh massa dan ormas-ormas tertentu.

"Terkait pemindahan sidang ini, ketua pengadilan negeri Semarang mengirim surat dukungannya terhadap permintaan KPK," ujarnya.

Kemudian, Komisi III DPR menerima pengaduan dari kuasa hukum Soemarmo meminta perlindungan hukum terkait pemindahan sidang tersebut. Komisi III pun mempertanyakan pemindahan tersebut dalam rapat konsultasi MA dengan Komisi III. Dalam forum tersebut, MA diminta sejumlah anggota Komisi III DPR RI untuk membatalkan SK pemindahan tersebut, tetapi MA enggan membatalkan pemindahan persidangan tersebut ke Jakarta.

Rombongan Komisi III DPR RI diantaranya Azis Syamsudin, Ahmad Yani, Nasir Djamil, Syarifudin Sudding, dan Abu Bakar Al Habsy berangkat ke Semarang dan bertemu pihak Polda Jawa Tengah terkait kesiapan pengamanan sidang yang digelar di Semarang. Mereka pun mempertanyakan tentang keabasahan pemindahan sidang Walikota dan Ketua DPRD dengan mendatangi Pengadilan Negeri Semarang, mendatangi Kejaksaan Tinggi.

"Mereka mendatangi dan menanyakan mengapa peradilan dua tersangka itu harus dipindahkan di Jakarta. Tapi itu bukan domain mereka tapi domain yudikatif," ucapnya.

Lebih jauh Jamil Mubarok menambahkan harusnya itu tidak boleh terjadi karena pengadilan harus terjaga indpendensinya. Untuk itulah, LPP mengadukan lima anggota Komisi III DPR RI tersebut ke Mabes Polri.

"Kami bersama Koalisi Pemantau Peradilan ingin melaporkan hal tersebut agar menjadi pembelajaran. Kami anggap itu sebagai oknum dan bukan pernyataan resmi Komisi III," pungkasnya.

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.