LIPI: Peran Perempuan dalam Politik Terkendala Kultur

Jakarta (ANTARA) - Peran perempuan di panggung politik Indonesia terutama di sejumlah daerah masih mengalami kendala yang berbenturan dengan persepsi adat istiadat dan agama, demikian hasil studi Pusat Penelitian Politik LIPI.

Hasil studi yang dirilis di Jakarta, Rabu, dan disusun dalam sebuah buku Perempuan, Partai Politik dan Parlemen itu antara lain menemukan fakta mengejutkan bahwa 50 persen perempuan anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) berstatus janda cerai karena tidak mendapat dukungan dari suami.

"Di daerah Aceh dan NTB, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, perempuan masuk ke ranah politik itu tabu dan melanggar nilai-nilai agama," kata salah satu tim penulis yang juga peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Sri Yanuarti.

Selain itu, di Papua perempuan tidak punya hak untuk masuk dalam ruang pengambilan keputusan dan kebijakan adat bagi masyarakat.

Parpol di Papua kesulitan memenuhi syarat keterwakilan perempuan sebesar 30 persen di pemilihan umum (pemilu) karena partisipasi perempuan Papua di politik rendah.

Meskipun sudah dituangkan dalam Peraturan Otonomi No.21/2001, yang memberikan kesempatan bagi para perempuan Papua untuk berkontribusi di politik, jumlah perempuan politisi masih saja kurang dari 30 persen.

Masalah tersebut terjadi karena kondisi keamanan daerah setempat. Hasil temuan LIPI menyebutkan bahwa situasi konflik juga menjadi pemicu perempuan Papua lebih memilih untuk mengurusi persoalan internal keluarga mereka daripada bertarung di panggung politik.

Namun, dari segala keterbatasan kultur tersebut, sebenarnya potensi dan kemampuan yang dimiliki perempuan dapat dimanfaatkan untuk menuju ke ranah parlemen.

"Perempuan yang berhasil menjadi anggota DPRD umumnya melakukan strategi melalui jaringan sebagai guru atau pengajar, karena di daerah tertentu profesi tersebut dianggap terhormat," tambahnya.

Dalam kajian tersebut disimpulkan dua hal terkait persoalan perempuan di bidang politik, yaitu rendahnya partisipasi perempuan di ruang politik dan belum ada parpol yang secara konkret membela perempuan.

Untuk mengatasi hal itu, menurut dia, peran parpol dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) diperlukan agar terbangun komitmen kuat untuk mendukung perjuangan perempuan dalam berpolitik. (tp)


Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.