LIRA Cium Aroma KKN di Proyek MPLIK

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) menyebut menerima informasi adanya aroma  Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proyek pengadaan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kementerian Kominfo.

Dari rilis siaran pers yang diterima Tribunnews.com, LIRA menyebut informasi aroma KKN dilakukan oleh Direktur Utama PT Telkom Indonesia, AY karena melakukan prosedur penunjukan langsung kepada perusahaan yang diduga fiktif untuk mengerjakan proyek tersebut. LIRA menyebut perusahaan fiktif tersebut adalah PT Geosys yang tak memiliki syarat-syarat memadai untuk disebut sebagai perusahaan. Atas tindakan tersebut, LIRA menyebut negara telah dirugikan sebesar Rp 28,5 miliar.   

"Biro Intelijen dan investigasi LIRA (BIIL) telah menerima informasi dugaan KKN tersebut dan segera membentuk tim investigasi guna menelusuri kebenarannya," kata Presiden LIRA (Lumbung Informasi Rakyat), HM Jusuf Rizal, dalam keterangan persnya, Selasa (25/9/2012).

Jusuf menambahkan, dugaan praktik KKN oleh AY dilakukan semasa menjabat Direktur Enterprise dan Wholesale (EWS) yang menunjuk langsung mitra (subkontraktor) PT Telkom kepada perusahaan 'bodong' yang dibentuknya sendiri, PT Geosys.

"LIRA selama ini proaktif menyoroti dan mengawasi kinerja perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telekomunikasi, PT Telkom dan Telkomsel, tersebut. Termasuk pengadaan MPLIK yang dibiayai oleh Balai Penyedia dan Pengelolaan Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) Kominfo," kata Jusuf Rizal yang pernah menjabat sebagai mantan Direktur Blora Center, tim relawan yang dibentuk bersama Sudi Silalahi membantu SBY pada Pilpres 2004 dan 2009.

Jusuf menyebut, aroma KKN ini tercium setelah Telkom terlambat mengerjakan unit MPLIK sesuai kesepakatan kontrak kerja dengan Kominfo. Adapun dana proyek adalah sebesar Rp 1,4 triliun. Dana ini bagian dari program pemerintah Pusat untuk Layanan Internet Kecamatan (PLIK).  

LIRA dalam siaran pers itu memaparkan ada enam pemenang tender pengadaan yakni PT Multidana Rencana Prima (2 paket), PT AJN Solusindo (3 paket), WIN (1 paket), Lintas Arta (1 paket), Radnet (1 paket), dan PT Telkom Indonesia.

Sebagai BUMN, tulis LIRA, Telkom kebagian 60 persen atau enam paket pengadaan MPLIK di seluruh Indonesia dengan total 588 unit MLPIK senilai Rp 520 miliar.

"Seharusnya sesuai kontrak dan amandemennya, kesuluruhan unit harus siap pra-operasi pada 26 Maret 2012 secara bertahap. Namun ternyata Telkom terlambat memenuhinya dan akhirnya diberi sanksi. Keterlam­ba­tan itu terjadi pada paket 17 (Kalimantan Te­ngah) periode 27 Oktober 2011-25, Januari 2012 dan paket 20 (Papua dan Papua Barat) pada periode 27 Sep­tember 2011- 26 Desember 2012,” kata Jusuf Rizal.

Jusuf juga menyebut PT Telkom sudah menerima uang muka sekitar Rp 28,5 miliar dari BP3TI Kominfo. Tapi, kata Jusuf, diduga uang itu digelontorkan AY ke Geosys.

"Karena itu setelah seluruh data terkumpul, Lira akan melaporkan masalah ini kepenegak hukum, baik Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK," pungkas Jusuf.

Belum ada konfirmasi dari jajaran dan direksi PT Telkom atas indikasi yang dipaparkan LIRA tersebut.

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.