Literasi Wakaf Indonesia Masih Rendah

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta Ketua 6 Masyarakat Ekonomi Syariah Pahala Mansury mengatakan, berdasarkan data literasi wakaf nasional 2020, skor indeks literasi wakaf Indonesia adalah 50,48. Angka tersebut masih tergolong tendah.

"Nilai ini masih masuk dalam kuadran yang boleh dikatakan rendah. Tentunya hal ini kita sayangkan bersama mengingat bahwa Indonesia adalah negara dengan populasi penduduk muslim terbanyak di dunia," ujarnya, Jakarta, Jumat (7/5/2021).

Dengan demikian, masih ada pekerjaan pengurus masyarakat ekonomi syariah yang harus ditingkatkan agar semakin banyak masyarakat yang paham literasi wakaf ke depan.

"Melalui diskusi ini, bagaimana ke depannya pemahaman masyarakat dan juga literasi masyarakat terhadap Wakaf serta juga partisipasi masyarakat terhadap wakaf di Indonesia betul-betul dapat kita tingkatkan bersama," jelas Pahala.

Dia melanjutkan, pada 25 Januari 2021, Presiden Joko Widodo meresmikan Gerakan Nasional Wakaf Uang atau GNWU yang merupakan transformasi pengelolaan wakaf. Wakaf ke depan bukan hanya mengenai wakaf tanah tetapi juga tentunya dapat dikembangkan kepada waqaf dalam bentuk lainnya.

Wakaf diharapkan menjadi salah satu bentuk atau sumber dana yang dapat menggerakkan ekonomi. Kemudian juga dapat meningkatkan impulsivitas pemerataan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan sosial.

"Pemerintah tentunya senantiasa akan mendukung gerakan tersebut sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh BUMN yang ada dalam hal ini berkomitmen untuk berkontribusi dalam program tanggung jawab sosial perusahaan atau yang biasa dikenal sebagai CSR," tandasnya.

Pengembangan Ekonomi Syariah Perlu Cara Pandang Baru

Pekerja menghitung uang di kantor cabang Bank Syariah Indonesia, Jakarta Selasa (2/2/2021). PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) resmi beroperasi dengan nama baru mulai 1 Februari 2021. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Pekerja menghitung uang di kantor cabang Bank Syariah Indonesia, Jakarta Selasa (2/2/2021). PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) resmi beroperasi dengan nama baru mulai 1 Februari 2021. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Dalam pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia akan memaksimalkan ekonomi syariah sebagai salah satu pengungkit perekonomian Indonesia.

Sebab selama ini inisiatif dan pengembangan ekonomi syariah masih terpaku pada keuangan syariah seperti perbankan syariah. Sedangkan pendekatan ekonomi syariah masih terbatas.

"Bank Indonesia punya komitmen untuk mengembangkan eknomi syariah karena pasarnya sangat besar dengan mayoritas penduduk muslim terbesar," kata Deputi Gubernur Bank Indonesia, Dody Budi Waluyo dalam Webinar Menakar Efektivitas Stimulus Ekonomi, Jakarta, Selasa (4/5).

Sebagai regulator, Bank Indonesia melihat ekonomi syariah sebagai peluang yang bisa membangkitkan ekonomi nasional. Ini bisa jadi bantalan pemerintah bila dilakukan dengan maksimal dan digarap secar serius.

Namun, dalam situasi pandemi seperti ini, pengembangan ekonomi syariah perlu cara pandang baru. Sebab bila dilakukan dengan orientasi pengembangan ekspor kebutuhan di luar negeri, dinilai kurang tepat.

"Kalau dikonteks pasar syariah ini kita tentunya berpikiran ekonomi syariah skala besar tapi saya pikir itu kurang tepat untuk saat ini," kata Dody.

Sebaliknya yang perlu dilakukan dengan tahapan berproses. Mulai dari sektor makanan halal, fesyen muslim dan lainnya.

Saat ini bank sentral tengah mengembangkan kemitraan dengan UMKM di pondok pesantren. Ini dilakukan agar tempat menuntut ilmu itu juga bisa mandiri secara ekonmi tidak hanya di pasar domestik tetapi juga pasar global.

"Kita manfaatkan dengan digitalisasi dengan forum global. Ini yang kita gagas setiap akhir tahun membuat show case," kata dia.

Salah satunya dengan memanfaatkan digitalisasi dengan formula global. Termasuk dari kemandirian ekonomi syariah untuk masuk pasar Indonesia. "Ini pasar besar untuk membuat nilai tambah tapi juga untuk penyerapan tenaga kerja," kata dia mengakhiri.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: