Liz Truss: Mengenal Perdana Menteri Inggris yang baru dan mengapa ia menggantikan Boris Johnson

Liz Truss baru saja resmi menjadi Perdana Menteri (PM) Inggris yang baru. Setelah melalui pemilihan yang berlangsung kurang lebih dua bulan, Partai Konservatif memilih Truss sebagai pemimpin baru mereka. Truss juga telah bertemu Ratu Elizabeth II di Balmoral, Skotlandia, dan membentuk susunan kabinet inti untuk pemerintahannya.

Truss menjadi pemimpin Partai Konservatif keempat yang bertindak sebagai PM Inggris semenjak enam tahun ke belakang. Ia merupakan PM ke-15 di bawah Ratu Elizabeth II dan perempuan ketiga yang menjadi PM Inggris.

Popularitas Truss mulai mencuat sejak tahun 2010 ketika ia pertama kali terpilih menjadi anggota parlemen Inggris. Empat tahun kemudian, ia bergabung dengan kabinet David Cameron sebagai Menteri Kehakiman, lalu menjadi Kepala Sekretaris Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Theresa May. Ketika Boris Johnson memerintah, Truss ditunjuk sebagai Menteri Perdagangan Internasional sebelum akhirnya menjadi Menteri Luar Negeri.

Truss mengakui dirinya sebagai seorang libertarian ekonomi. Dalam referendum tahun 2016 tentang keanggotaan Inggris di Uni Eropa, dengan antusias ia mendukung Inggris untuk tetap menjadi anggota Uni Eropa, meskipun pada akhirnya ia mengadopsi pandangan yang bertolak belakang. Truss secara terbuka menekankan manfaat Brexit dan mengecam Rusia atas invasi terhadap Ukraina.

Citra Liz yang lekat dengan libertarianisme ekonomi, optimisme politiknya, dan kecamannya terhadap Rusia terbukti membantunya memenangkan kontes kepemimpinan Inggris tahun ini. Terlepas dari sejumlah blunder yang ia lakukan, Truss bisa unggul secara substansial atas lawannya, Rishi Sunak, berkat usulannya untuk pemotongan pajak, ditambah dengan kesetiannya kepada Johnson.

Sebagai PM baru, Truss menghadapi sejumlah tantangan yang rumit: inflasi yang merajalela, biaya energi yang sangat tinggi, layanan publik yang memburuk, aksi protes dari pihak industri, dan keinginan Skotlandia untuk merdeka dan mendirikan pemerintahannya sendiri. Di luar negeri, Truss harus menghadapi gejolak perang di Ukraina dan hubungan yang bermasalah dengan Uni Eropa.

Mengapa Boris Johnson mengundurkan diri?

Truss menggantikan Boris Johnson yang dipaksa mundur sebagai pemimpin Partai Konservatif sekaligus PM pada bulan Juli lalu. Pengunduran diri massal yang dilakukan oleh sekitar 60 menteri dan pejabat politik lainnya, termasuk Menteri Kesehatan Sajid Javid dan Menteri Keuangan Rishi Sunak, adalah bentuk protes terhadap Johnson atas kesalahannya dalam menangani skandal yang melibatkan Chris Pincher, mantan petinggi Partai Konservatif.

Pincher mengundurkan diri dari jabatannya setelah dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap dua laki-laki di sebuah klub ekslusif. Ia mengaku “terlalu banyak minum”, tetapi menyangkal tuduhan tersebut dan tetap menjadi anggota parlemen independen. Setelah itu, muncul aduan-aduan tentang dugaan pelecehan seksual lainnya yang ia lakukan. Hal ini sontak menimbulkan pertanyaan tentang kapan pelecehan-pelecehan itu terjadi dan apakah Johnson mengetahuinya.

Downing Street (sebutan untuk kediaman resmi PM Inggris) awalnya membantah bahwa Johnson mengetahui tuduhan itu ketika ia menunjuk Pincher sebagai Deputy Chief Whip. Bantahan tersebut kemudian terbukti tidak benar. Johnson lalu dikecam lantaran tidak segera mencabut keanggotaan Pincher dalam partai. Ia baru melakukannya setelah mendapat tekanan yang kuat dari para anggota jajarannya sendiri.

Akan tetapi, kekuasaan Johnson sebenarnya telah melemah bahkan sebelum kasus Pincher. Serangkaian skandal yang terjadi menunjukkan pendekatannya yang lemah terhadap standar kehidupan publik. Sejumlah anggota Partai Konservatif telah meminta Johnson untuk mengundurkan diri karena skandal partygate – pertemuan di Downing Street yang melanggar kebijakan pembatasan sosial COVID-19 – yang membuat dirinya dan istrinya dikenakan denda oleh polisi.

Perilaku Johnson dianggap telah mengganggu pemerintahan dan, karena telah menumpuk, tidak dapat ditoleransi. Setidaknya 41% anggota parlemen dari Partai Konservatif mendukung mosi tidak percaya terhadap Jonhson awal Juli lalu.

Kebijakan Johnson yang dinilai kurang terarah juga mengakibatkan ketidakpuasan publik terhadapnya. Ia mengklaim telah “menyelesaikan Brexit”, tetapi apa sebetulnya rencana pemerintahannya ke depannya? Wacana kebijakan levelling-up – merujuk pada upaya pemerataan ekonomi di wilayah Britania Raya – terus jadi bahan perbincangan, dengan hanya sedikit langkah nyata. Masalah-masalah tersebut diperparah oleh krisis biaya hidup yang menjulang dan kekacauan pengoperasian Downing Street.

Terakhir, Johnson juga dianggap sebagai beban elektoral. Partai Konservatif berada selangkah di belakang Partai Buruh dalam jajak pendapat sejak akhir 2019. Terlebih, anggota parlemen Konservatif khawatir kehilangan suara dalam pemilihan umum dan pemilihan sela dari Partai Buruh dan Demokrat Liberal.

Kasus Pincher terbukti fatal bagi Johnson karena langsung menjadi sumber ketidakpuasan publik. Pendukung Johnson mengklaim bahwa ia dikhianati oleh partainya - tetapi setelah tersandung berulang kali, Johnson sebenarnya tersungkur karena senjatanya sendiri.

Lire la suite: Boris Johnson resignation: how the prime minister's tumultuous week played out