LKPP-Kemendagri Terbitkan Surat Edaran Pengadaan Barang/Jasa

  • Tolak akuisisi Mandiri, pekerja BTN sebut Dahlan bermain

    Tolak akuisisi Mandiri, pekerja BTN sebut Dahlan bermain

    Merdeka.com
    Tolak akuisisi Mandiri, pekerja BTN sebut Dahlan bermain

    MERDEKA.COM. 1.200 karyawan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) mendatangi kantor pusat BBTN di kawasan Harmoni, Jakarta Pusat. Aksi ini dilakukan guna menentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berencana memuluskan akuisi BBTN oleh PT Bank Mandiri Tbk (BMRI). …

  • Ribuan Karyawan BTN Unjuk Rasa Tolak Akuisisi

    Antara

    Jakarta (Antara) - Sekitar 1.000 orang karyawan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang tergabung dalam Serikat Pekerja BTN melakukan aksi unjuk rasa menolak rencana Pemerintah yang akan mengalihkan saham perusahaan itu kepada PT Bank Mandiri Tbk. Aksi yang dinamakan "Apel Kesetiaan Pekerja Bank BTN" tersebut digelar di Gedung Pusat Bank BTN, Harmoni, Jakarta, Minggu. Pengunjuk rasa mengenakan seragam berwarna hitam dan mengenakan ikat kepala bertuliskan "Tolak Akuisisi BTN". Panggung orasi …

  • Utang Luar Negeri Membengkak, Apa Penyebabnya ?

    Utang Luar Negeri Membengkak, Apa Penyebabnya ?

    Tempo
    Utang Luar Negeri Membengkak, Apa Penyebabnya ?

    TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia menyatakan utang luar negeri Indonesia pada Februari 2014 mencapai US$ 272,1 miliar atau sekitar Rp 3.106,9 triliun. Nilai utang luar negeri Indonesia membengkak 7,4 persen dibanding Februari 2013 dan lebih besar ketimbang pertumbuhan pada Januari 2014 yang mencapai 7,2 persen. (Baca: Utang Luar Negeri RI Tembus Rp 3.106,9 Triliun). …

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 27 Desember 2012 telah menerbitkan surat edaran bersama guna mempercepat pelaksanaan pengadaan barang-jasa pemerintah.

"Surat edaran bersama ini telah ditandatangani oleh Mendagri (Gamawan Fauzi,red) kemarin, tujuannya untuk mendorong percepatan pengadaaan barang-jasa pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012," kata Kepala LKPP Agus Rahardjo di Jakarta, Jumat.

Agus Rahardjo menjelaskan, dalam surat edaran ini, pemerintah meminta kepada instansi di daerah agar melakukan proses penetapan APBD sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga APBD ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

"Karena itu, surat edaran ini ditujukan untuk Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi, Bupati dan Walikota, serta Ketua DPRD Kabupaten -kota," ujarnya.

Selain itu, lanjut Agus, kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) maupun Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan diminta melakukan proses pengadaan barang-jasa pemerintah setelah APBD ditetapkan, namun untuk mempercepat proses pengadaan barang-jasa pemerintah maka pengdaaan barang-jasa pemerintah dapat dilakukan setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD disetujui bersama antara kepala daerah dan DPRD.

"Nantinya, penerbitan surat penunjukan penyedia barang-jasa dan penandatanganan kontrak pengdaan barang-jasa pemerintah dapat dilakukan setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan," katanya.

Agus juga mengungkapkan bahwa hingga Jumat (28/12), pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mampu menciptakan penghematan sebesar Rp12,509 triliun.

"Sampai pagi ini pelelangan atau pengadaan melalui LPSE itu pagu yang telah selesai dikontrakkan sekitar Rp117,284 triliun, dari jumlah itu hasil lelang yang diperoleh adalah Rp104,775 triliun. Ada selisih pagu sekitar Rp12,509 triliun, artinya LPSE berhasil melakukan penghematan anggaran pengadaan sebesar Rp12,509 triliun atau hemat sebesar 10,67 persen," katanya.

Ia menjelaskan, dalam periode yang sama, jumlah lelang melalui LPSE mencapai 86.602 lelang dengan pagu Rp144,568 triliun yang diselenggarakan oleh 45.795 panitia lelang, dengan lelang yang telah diselesaikan adalah 76.198 lelang.

"Sampai sekarang, dari 65.318 penyedia barang-jasa yang terverifikasi, kami menolak 486 penyedia dan melakukan blacklist terhadap 63 penyedia barang/jasa," ungkapnya.(rr)



Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...