LKPP: Pengadaan Jasa Layanan Internet Bebas Tender

  • Istana Tolak Akuisisi BTN, Dahlan: Sayang Sekali

    Istana Tolak Akuisisi BTN, Dahlan: Sayang Sekali

    Tempo
    Istana Tolak Akuisisi BTN, Dahlan: Sayang Sekali

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menyayangkan penolakan Istana atas akuisisi Bank Tabungan Negara (BTN) oleh Bank Mandiri. "Sayang sekali sebenarnya. Momentum yang sangat baik tidak bisa kita manfaatkan," kata Dahlan kepada wartawan melalui pesan pendek pada Rabu, 23 April 2014. …

  • Dahlan Iskan melawan SBY dan Dipo Alam

    Dahlan Iskan melawan SBY dan Dipo Alam

    Merdeka.com
    Dahlan Iskan melawan SBY dan Dipo Alam

    MERDEKA.COM. Kemarin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Sekretaris Kabinet (Setkab) Dipo Alam meminta Menteri BUMN Dahlan Iskan menunda rencana privatisasi PT. Bank Tabungan Negara (BBTN). …

  • Kemendag klaim industri fesyen muslim RI paling ternama di dunia

    Kemendag klaim industri fesyen muslim RI paling ternama di dunia

    Merdeka.com
    Kemendag klaim industri fesyen muslim RI paling ternama di dunia

    MERDEKA.COM. Kementerian Perdagangan mengklaim industri fesyen muslim Indonesia saat ini paling ternama di dunia. Industri sejenis di Malaysia, negara muslim terdekat, dinilai belum mampu menyaingi. …

Jakarta (ANTARA)- Pemerintah telah menandatangani kontrak payung bersama 27 perusahaan Internet Service Providers (ISP) sehingga mulai tahun 2013 pengadaan jasa layanan bisa dilakukan tanpa melalui proses tender.

"Jadi, mulai sekarang perusahaan ISP sudah bisa mulai menyiapkan penawaran untuk masing-masing instansi pemerintah di seluruh Indonesia,"kata Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Rahardjo di Jakarta Kamis.

Agus mengtakan jika pengadaan jasa layanan internet dilakukan melalui 27 ISP ini, maka harganya bisa hemat 20 persen


Dia menambahkan, penawaran dari perusahaan jasa layanan ISP tersebut nantinya akan ditampilkan dalam sistem E-Katalog yang dimuat di website LKPP sehingga seluruh instansi pemerintah dapat membeli secara langsung.

Menurutnya, LKPP akan mengundang para penyedia layanan internet itu untuk melakukan penawaran ke masing-masing Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

"Anggaran belanja dalam APBN sekitar 30 persennya adalah untuk pengadaan, yang tiap tahunnya mencapai Rp500 triliun. Jika tender dilakukan secara elektronik penghematannya bisa mencapai 11 persen atau sekitar Rp55 triliun, ini angka yang besar," katanya.

Ia menjelaskan, proses tender secara online diklaim punya banyak manfaat bagi instansi pemerintah. Selain prosesnya yang cepat, nilai yang transparan, tender ini juga diklaim dapat menghilangkan biaya yang tak diperlukan agar bisa mencapai kesepakatan.

"Sekarang memang masih banyak persepsi di kalangan pengusaha bahwa kalau tidak memberikan sesuatu maka tidak akan menang tender, dengan ini (tender elektronik) hal seperti itu sudah tidak ada lagi," ujarnya.

Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP Bima Haria Wibisana menambahkan bahwa mekanisme tanpa tender ini rencananya berlaku mulai Januari 2013 atau tahun depan melalui sistem e-katalog yang akan dimuat di website LKPP.

Namun demikian, lanjut Bima, tidak semua jasa layanan internet akan masuk dalam e-katalog LKPP. Untuk pengadaan internet dengan bandwith lebih dari 30Mbps disepakati tetap melalui proses lelang.

"Ini dilakukan setelah mendapat usulan dari para penyedia jasa internet," katanya.

Bima berharap penyedia jasa internet segera melakukan penawaran ke LKPP agar sistemnya segera diimplementasikan awal tahun depan.

"Mereka (ISP) seharusnya segera melakukan penawaran ke kabupaten/kota di seluruh Indonesia, sehingga implementasinya dapat terwujud pada Januari 2013 nanti," tegas Bima.

Sementara itu, ke-27 perusahaan ISP yang telah menandatangani kontrak payung dengan pemerintah adalah PT. Telekomunikasi Indonesia, PT. Indonesia Commets Plus, PT. Cyber Network Indonesia, PT. Pasifik Lintas Buana, PT. Supra Primatama Nusantara.

Kemudian PT. Link Net, PT. Jetcoms Netindo, PT. Dwi Tunggal Putra, PT. Arsen Kusuma Indonesia, PT. Indosat, PT. Jasnita Telekomindo, PT. Grahamedia Informasi, PT. Cakra Lintas Nusantara, PT. Solo Jala Buana.

Selanjutnya PT. Angkasa Sarana Teknik Komunikasi, PT. Pika Media Komunika, PT. Total Indo Kharisma, PT. Indointernet, PT. Desnet Teknologi Informasi, PT. Centrin Online Tbk, PT. Union Routelink Communication, PT. Intermedia Lintas Nusa, PT. Global Prima Utama, PT. Indomaya Wira Sejahtera, PT. Audinet Sentra Data, PT. Comtronics System, dan PT. Solusindo Bintang Pratama.(rr)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...