LKPP : Peserta Sedikit, Ada Indikasi Rekayasa

  • Istana Tolak Akuisisi BTN, Dahlan: Sayang Sekali

    Istana Tolak Akuisisi BTN, Dahlan: Sayang Sekali

    Tempo
    Istana Tolak Akuisisi BTN, Dahlan: Sayang Sekali

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menyayangkan penolakan Istana atas akuisisi Bank Tabungan Negara (BTN) oleh Bank Mandiri. "Sayang sekali sebenarnya. Momentum yang sangat baik tidak bisa kita manfaatkan," kata Dahlan kepada wartawan melalui pesan pendek pada Rabu, 23 April 2014. …

  • Dahlan Iskan melawan SBY dan Dipo Alam

    Dahlan Iskan melawan SBY dan Dipo Alam

    Merdeka.com
    Dahlan Iskan melawan SBY dan Dipo Alam

    MERDEKA.COM. Kemarin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Sekretaris Kabinet (Setkab) Dipo Alam meminta Menteri BUMN Dahlan Iskan menunda rencana privatisasi PT. Bank Tabungan Negara (BBTN). …

  • Dahlan beberkan kekecewaannya saat SBY tak restui BTN diakuisisi

    Dahlan beberkan kekecewaannya saat SBY tak restui BTN diakuisisi

    Merdeka.com
    Dahlan beberkan kekecewaannya saat SBY tak restui BTN diakuisisi

    MERDEKA.COM. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar rencana akuisisi lebih dari 60 persen saham pemerintah di Bank Tabungan Negara (BTN) oleh Bank Mandiri ditunda. Soalnya, wacana itu dinilai sudah meresahkan masyarakat. …

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Agus Rahardjo, menyatakan indikasi terkait adanya rekayasa dalam pemenangan suatu proyek sangatlah mudah ditebak. Menurut dia, jika peserta lelang sedikit, maka hampir bisa dipastikan ada rekayasa.

"Indikasinya jelas. Jika pengusaha yang ikut hanya lima, gampang untuk diatur. Tapi kalau pengusahanya 50, kan, susah ngaturnya. Kalau negara lain seperti Korea, pengusaha yang ikut lelang bisa mencapai 500," kata Agus seusai deklarasi pengadaan bersih, di Monumen Nasional, Jakarta, Ahad, 11 November 2012.

Menurut Agus, hal itu kerap terjadi sebelum lembaganya menerapkan sistem pelayanan pengadaan secara elektronik. Setelah adanya sistem itu, para calon peserta lelang akan mendapatkan informasi secara utuh dan pemantauan juga bisa dilakukan secara langsung oleh banyak pihak, termasuk aparat penegak hukum. "Lebih transparan," katanya.

Menurut Agus, pengaturan itu bisa dilakukan dengan lobi antara pengusaha dan petugas pengadaan. Beberapa pengusaha, kata dia, masih berpikir proses untuk meloloskan perusahaan memenangkan lelang harus memberikan imbalan terlebih dahulu. Begitupun dengan petugas yang berpikir harus mendapatkan upeti dari pengusaha.

"Padahal kalau tawaran dan harganya bagus, pasti pengusaha itu dapat proyeknya. Birokratnya juga jangan kalau ada pekerjaan diminta-minta. Karena, kalau minta ke pengusaha, mereka akan memasukkannya dalam alokasi harga yang menyebabkan tinggi nilainya," katanya.

ANGGA SUKMA WIJAYA

 

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...