LPEI Akui Pembiayaan Ekspor Bagi UMKM Kalah Ketimbang Korporasi

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Divisi Advisory Services Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank, Gerald Grisanto mengakui, hingga saat ini, nilai portofolio pembiayaan bagi sektor UMKM untuk kegiatan ekspor masih relatif rendah dibandingkan sektor korporasi.

"Portofolio pembiayaan LPEI sendiri terdiri dari dua ada Korporasi dan UMKM. Nah, untuk UMKM (nilai portofolio) memang masih rendah," tegasnya dalam konferensi pers 500K Eksportir Baru, Selasa (20/4).

Saat ini, nilai portofolio pembiayaan bagi UMKM untuk kegiatan ekspor tersebut baru mencapai 16 persen. Menurutnya, nilai tersebut masih jauh tertinggal dibandingkan yang diberikan oleh sektor korporasi.

Kendati demikian, dia tidak menyebut besaran nilai portofolio yang dimiliki oleh sektor korporasi pada saat ini.

Dia bilang, rendahnya nilai portofolio pembiayaan bagi UMKM tersebut lantaran minimnya partisipasi dalam kegiatan ekspor. Sehingga kegiatan ekspor masih didominasi oleh sektor korporasi yang otomatis mempunyai peluang lebih untuk membukukan nilai portofolio pembiayaan dalam jumlah lebih besar.

"Jadi, ekspor ini masih memang di dominasi oleh korporasi," terangnya.

Untuk itu, mulai tahun ini hingga 2025 mendatang pemerintah berupaya meningkatkan pemberian nilai portofolio bagi UMKM. Hal ini dimaksudkan untuk menarik minat UMKM menjajaki pasar ekspor.

"Arahan pemegang saham LPEI yakni Menteri Keuangan bahwa tahun 2021 sampai dengan 2025, portofolio pembiayaan UMKM diminta tumbuh sampai dengan 30 persen. Dengan (pemberian) fasilitas pembiayaan ini supaya (peningkatan) UMKM ekspor nya dapat terealisasi," katanya.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Sri Mulyani Bongkar Sederet Masalah UMKM Sulit Tembus Pasar Ekspor

Pekerja membuat mebel di kawasan Tangerang, Selasa (3/11/2020). Generalized System of Preference (GSP) atau fasilitas perdagangan berupa pembebasan tarif bea masuk memungkinkan produk UMKM lebih banyak diekspor ke Amerika Serikat. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Pekerja membuat mebel di kawasan Tangerang, Selasa (3/11/2020). Generalized System of Preference (GSP) atau fasilitas perdagangan berupa pembebasan tarif bea masuk memungkinkan produk UMKM lebih banyak diekspor ke Amerika Serikat. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyadari, masih banyak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki persoalan untuk bisa meningkatkan kinerja dan daya saing ekspornya. Menurutnya, persoalan itu muncul baik dari pemahaman atas UMKM itu sendiri, serta regulasi yang dibuat pemerintah.

Masalah yang kerap dialami oleh UMKM seperti masalah legalitas, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Induk Berusaha (NIB), Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), serta prosedur ekspor impor. Kebanyakan UMKM masih tidak memahami dan menyadari pentingnya itu semua.

Sementara dari sisi regulasi, aturan pembatasan impor atau ekspor, izin berusaha, izin usaha industri, izin usaha perdagangan, sertfikasi keamananan pangan, sertifikasi halal dan mahalnya biaya sertifikasi masih jadi penghalang bagi UMKM.

"Ini merupakan area yang pemerintah akan terus lakukan penyederhanaan. Ini merupakan PR (Pekerjaan Rumah) bagi pemerintah terus untuk sederhanakan. Namun bagi usaha kecil untuk terus perhatikan legalitas kegiatan usaha," ujarnya dalam acara Memacu Ekspor UKM, secara virtual, Selasa (20/4).

Tak hanya itu, dari sisi pembiayaan UMKM juga memiliki askses yang cukup sulit untuk mendapatkannya. Sebab UMKM di Tanah Air memiliki anggunan terbatas dan modal terbatas.

Bahkan para UMKM sering dihadapkan pada suku bunga tinggi saat akses pendanaan dari lemnaga keuagan (LK) serta proses dan wkatu lama untuk dapatkan pinjaman dan minimnya pemahaman akan pembukuan.

Namun untuk menjawab hal tersebut, pemerintah sudah lakukan berbagai upaya untuk turunkan suku bunga untuk Usaha Kecil Menengah. "KUR merupakan salah satu contoh dimana volume dan aktivitas untuk UMKM terus ditingkatkan," ujarnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: