LPS siapkan Rp3,8 triliun untuk investasi di IKN

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyiapkan 250 juta dolar (sekitar Rp3,8 triliun) untuk berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Kepala Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun infrastruktur baru di IKN yang berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

“Sesuai undang-undang, headquarter kami harus di ibu kota. Jadi kami akan pindahkan markas besar kami ke ibu kota baru,” kata Purbaya di sela-sela Bloomberg CEO Forum yang diselenggarakan menjelang KTT G20 di Nusa Dua, Bali, Jumat.

Ia mengungkapkan bahwa rencana investasi tersebut telah dimasukkan ke anggaran untuk tahun 2023. Selain aset infrastruktur, sebagian besar pegawai LPS juga akan dipindahkan ke IKN.

Namun, Purbaya menyebutkan sampai saat ini LPS belum mendapat kepastian apakah akan diberikan lahan di IKN.

“Kami masih menunggu tanahnya dapat atau tidak, tetapi dengan uang sebesar itu seharusnya pejabat IKN cukup tergoda lah,” kata dia.

Proses pemindahan IKN telah dimulai sejak dimasukkannya proyek bernilai Rp466 triliun itu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

Pemerintah pun mengimplementasikan pembangunan IKN tanpa meninggalkan beban berat pada anggaran negara, karena komposisi pembiayaan IKN sebanyak 20 persen dari APBN dan 80 persen dari investasi.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kerap menunjukkan keseriusannya untuk merealisasikan pemindahan ibu kota dari Jakarta di Pulau Jawa ke Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim). Jokowi menekankan IKN akan menjadi showcase atau ruang pamer transformasi Indonesia.

IKN yang ditargetkan rampung pada 2045 juga akan sejalan dengan pembangunan menuju cita-cita Indonesia Maju pada 2045. Pada 100 tahun peringatan kemerdekaan Indonesia itu, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi dapat menjadi lima besar dunia.

Pada 2045, Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Indonesia diproyeksikan sebesar 23.119 dolar AS.


Baca juga: Menkeu tegaskan independensi BI, OJK, dan LPS terjaga dalam RUU PPSK
Baca juga: Perbankan sehat, LPS belum likuidasi bank sepanjang tahun ini
Baca juga: LPS investasikan Rp200 miliar untuk perkuat keamanan siber