LPSK: 107 permohonan perlindungan datang dari lingkungan pendidikan

·Bacaan 2 menit

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Edwin Partogi Pasaribu mengungkapkan, dalam dua tahun terakhir, LPSK mencatat sebanyak 107 permohonan perlindungan berasal dari korban, pelapor, maupun saksi yang terkait dugaan tindak pidana di lingkungan pendidikan.

“Sebanyak 63 persennya merupakan kasus kekerasan seksual, sementara 37 persen sisanya adalah kasus penganiayaan,” ujar Edwin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Ia menilai bahwa masih banyak pekerjaan rumah di dalam dunia pendidikan yang harus pemerintah tangani secara serius, seperti misalnya kasus perundungan, kekerasan, dan munculnya bibit intoleransi di lingkungan pendidikan.

Pada kesempatan itu, Edwin juga menyampaikan bahwa sepanjang 2021 terdapat 288 korban anak yang mengajukan permohonan ke LPSK, di mana 65,7 persennya merupakan korban kekerasan seksual. Edwin menambahkan, terdapat 25 korban anak mengalami kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

Kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan, tutur Edwin melanjutkan, merupakan fenomena gunung es, di mana angka sebenarnya diyakini lebih besar daripada yang dilaporkan ke LPSK.

Baca juga: Guru Besar: Hukuman mati bentuk keseriusan pemerintah lindungi anak

Oleh karena itu, Edwin mengapresiasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi yang telah memerhatikan keperluan pemulihan korban, serta meyakinkan korban untuk melaporkan kekerasan seksual yang mereka alami.

Pada kesempatan yang sama, Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengatakan bahwa dalam waktu dekat, LPSK dan Kemendikbud Ristek akan memperpanjang Nota Kesepahaman atau Perjanjian Kerja Sama yang akan habis masa berlakunya.

Hasto menyatakan dalam pokok-pokok kerja sama yang baru, mereka akan memasukkan beberapa poin tambahan yang pihaknya nilai perlu untuk memperkuat kerja-kerja perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana di lingkungan pendidikan.

“Misalnya terkait pengembangan psikososial dalam ranah pendidikan, saat ini cukup banyak permohonan untuk mendapatkan rehabilitasi psikososial dari korban yang berusia sekolah, seperti permintaan relokasi sekolah atau pemenuhan hak untuk korban berkebutuhan khusus,” kata Hasto.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan LPSK, khususnya perihal penerbitan Permendikbud 30.

Menurutnya, meskipun pada awalnya cukup banyak pihak yang mengkritisi, namun saat ini sudah bisa terlihat hasilnya.

“Melalui permendikbud itu, sudah banyak laporan yang masuk ke Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual,” ucap Nadiem

Oleh karena itu, Nadiem secara khusus meminta kepada LPSK agar dapat menyiapkan perlindungan kepada pelapor dan anggota Satgas bila terjadi ancaman balik dari terduga pelaku.

Selain itu, pihak Kemendikbud meminta agar LPSK lebih aktif melakukan sosialisasi ke kampus-kampus agar semakin orang banyak orang yang tahu bahwa orang yang melaporkan tindakan kekerasan seksual yang dialaminya dapat dilindungi oleh LPSK.

“Kerja sama dengan LPSK menjadi sangat penting, semoga prosesnya tidak membutuhkan waktu lama,” kata Nadiem.

Baca juga: KSP mendukung Kemenag terbitkan PMA penghapusan kekerasan seksual
Baca juga: Komnas Perempuan: Pengesahan RUU TPKS mendesak dan genting

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel