LSM: Pemerintah Harus Tutup Tambang Emas Paniai

Jayapura (ANTARA) - Aktifis lingkungan dari forum kerja sama (Foker) lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang ada di Kota Jayapura, Papua mendesak Pemkab Paniai dan Pemprov Papua agar segera menutup sementara aktivitas pertambangan di Sungai Degeuwo, Kabupaten Paniai.

"Dari data dan laporan yang kami peroleh dari warga asli setempat dan pemuda yang ada di Degeuwo, sejumlah perusahaan tambang yang beroperasi di areal tersebut tidak memberikan keuntungan bagi mereka, termasuk memberikan sumber pendapatan asli daerah setempat," kata koordinator pengelolaan sumber daya alam Foker LSM, Abner Mansai, di Kota Jayapura, Papua, Rabu.

Menurutnya, mengacu pada data dan laporan yang didapatkan dari sejumlah warga asli setempat di Degeuwo, Paniai terdapat sejumlah perusahaan tambang berskala besar dan ratusan pendulang tradisional.

Yang kesemuanya diduga belum memiliki sejumlah izin operasional, baik itu dari instansi terkait pemerintah setempat, atau pun dari Pemprov Papua.

"Diduga sejumlah perusahaan tambang emas yang beroperasi di Degeuwo tidak mengantongi izin, dan itu juga seperti yang disampaikan oleh warga asli pemilik ulayat," katanya.

Dia lebih jauh mengatakan, seharusnya pemerintah lebih proaktif dengan sejumlah keluhan yang telah berkali-kali dilontarkan oleh warga asli setempat atau pun lewat sejumlah aksi protes damai dari kelompok pemuda asal Wolani dan Moni terkait permasalahan Degeuwo yang telah beberapa kali disampaikan kepada wakil rakyat yang duduk di legislatif Paniai atau pun di Provinsi Papua.

Yang mana para pemilik ulayat dan pemuda asal Wolani dan Moni meminta agar penambangan emas di Degeuwo agar ditutup untuk sementara waktu, dan menyelesaikan sejumlah permasalahan yang tengah terjadi di wilayah itu.

Diantaranya, masalah hak ulayat yang belum terselesaikan dengan baik, dan juga masalah-masalah sosial lainnya yang timbul dari adanya penambangan emas.

Seperti semakin banyak penjual minuman keras, dan adanya sejumlah wanita penghibur yang bisa mendatangkan dan menebarkan penyakit menular.

"Para pemuda asal Wolani-Moni pernah memprotes dan meminta kepada pemerintah lewat DPR untuk menutup pertambangan di Degeuwo, karena banyak masalah sosial-kemasyarakatan yang muncul," katanya.

Ditambah lagi dengan kerusakan alam terutama aliran Sungai Degeuwo yang semakin parah, yang mana sejumlah alat berat yang digunakan untuk membuat terowongan dan juga mengeruk Sungai Degeuwo.

Pengkavlingan tanah kawasan pendulangan itu juga saat ini marak dilakukan dengan dibantu oleh aparat keamanan setempat.

"Pemerintah harus selesaikan masalah yang ada ditengah warga setempat, karena aktivitas pertambangan di Sungai Degeuwo dan sekitarnya telah merusak lingkungan dan juga tidak mendatangkan keuntungan bagi warga dan pemerintah, terutama pajaknya," katanya.

Sebelumnya pada Senin (21/11) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Nasson Uti, mengemukakan bahwa ada tiga perusahaan besar tambang emas selain ratusan pendulang tradisional yang beroperasi di Baya Biru Degeuwo, Kabupaten Paniai, tidak memiliki izin resmi dari pemerintah daerah (Pemda) setempat.

"Ini adalah masalah serius yang harus diselesaikan secepatnya, kami tidak tinggal diam dengan masalah ini," katanya.

Sedangkan Bupati Paniai Naftali Yogi mengakui dari tiga perusahaan tambang emas yang beroperasi disana hanya Perusahaan Martha Maining yang mendapatkan izin resmi dari pemda setempat. Sementara dua lainnya dan ratusan pendulang yang disana tidak memiliki izin operasi.

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.