Luhut Ingin Program PKT hingga Mei, Menteri PUPR Minta Tambah Anggaran

Raden Jihad Akbar
·Bacaan 2 menit

VIVA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) minta tambahan anggaran Rp2,5 triliun tahun ini. Tambahan itu guna mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) lewat perluasan program Padat Karya Tunai (PKT).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono da dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR hari ini di Jakarta mengatakan, koordinasi dengan Kementerian Keuangan telah dilakukan mengenai tambahan anggaran tersebut.

"Dalam rangka mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional, saat ini dilakukan pembahasan dengan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan," ujar Basuki, Rabu, 17 Maret 2021.

Baca juga: Bos BEI Beberkan Pengakuan Dunia Terhadap Ekonomi Syariah RI

Basuki memaparkan, perluasan program PKT itu dalam rangka perbaikan infrastruktur perairan. Dengan rincian, perbaikan tanggul, normalisasi dan pemeliharaan sungai sebesar Rp600 miliar.

Kemudian untuk revitalisasi drainase, perbaikan lereng dan jembatan, bronjong, dan perkerasan bahu sebesar Rp800 miliar. Lalu bagi kegiatan Pamsimas atau SPAM Perdesaan dan Sanitasi Perdesaan sebesar Rp500 miliar. ada pula pembangunan rumah khusus dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebesar Rp600 miliar.

Di sisi lain, lanjut Basuki, Kementerian PUPR pada tahun ini melakukan penghematan atau refocusing terhadap anggaran kerja. Di mana terjadi perubahan pagu dari Rp149,81 triliun menjadi Rp134,89 triliun.

Kendati demikian untuk anggaran program PKT, alokasi anggaran program itu mengalami kenaikan dari Rp12,18 triliun menjadi Rp23,24 triliun. Kementerian PUPR tidak mengurangi alokasi anggarannya dalam langkah penghematan yang dilakukan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan minta agar Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) padat karya proyek infrastruktur bisa dilanjutkan hingga Mei 2021. Hal itu guna mendukung daya beli masyarakat pada Ramadhan dan Idul Fitri nanti.

Luhut menegaskan, perpanjangan program ini agar para pekerja dari program padat karya dapat memiliki uang untuk membeli kebutuhan pokok dan kebutuhan tambahan di hari Lebaran.

Sehingga pada akhirnya, daya beli masyarakat akan mulai menggeliat karena mereka memperoleh penghasilan bulanan. Karena sudah tidak ada lagi program bansos bagi pekerja. (Ant)