Luhut minta Biak Numfor dan Tual siap ekspor ikan Agustus

·Bacaan 2 menit

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Kabupaten Biak Numfor (Papua) dan Kota Tual (Maluku) bisa mulai melakukan ekspor perikanan pada Agustus mendatang.

"Selama satu bulan ke depan kita coba siapkan semua detail keperluan yang mendukung ekspor industri perikanan di Biak dan Tual. Nanti bulan Agustus kita sudah siap semua untuk ekspor, kemudian kita nanti bisa jalan, kita target itu bulan Agustus," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Hal itu disampaikan Luhut dalam rapat koordinasi secara virtual bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Kesiapan ekspor perlu didukung dengan adanya infrastruktur sarana dan prasarana seperti yang sudah dan masih terus dikejar seperti cold storage, unit pengelola ikan (UPI), pelabuhan, dan bandara.

Saat ini seluruh infrastruktur pendukung ekspor seperti cold storage dan UPI di Kabupaten Biak Numfor telah rampung. Bahkan, sudah ada investor yang siap menanamkan investasi di wilayah tersebut.

Begitu pula infrastruktur pelabuhan dan bandara yang sudah siap untuk melakukan ekspor ke beberapa negara, seperti Malaysia dan Singapura.

Baca juga: KKP buka peluang ekspor langsung produk perikanan Manado ke Thailand

Baca juga: KKP gelar pelatihan jaga kualitas ikan tuna untuk ekspor

Sementara untuk Kota Tual, infrastruktur juga sudah disiapkan dan masih terus dalam tahap pengerjaan. Beberapa sarana seperti cold storage dan UPI masih akan terus ditambah, beserta dengan beberapa pelabuhan yang akan kembali diaktifkan.

Lebih lanjut, Luhut juga memerintahkan adanya pengawasan dan pengamanan dari Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) untuk mengawal proses ekspor dari kedua wilayah itu.

"Saya minta kepada kalian, saat proses ekspor ini berjalan sesuai target kita di Agustus, kalian coba koordinasi bersama jalan dan patroli di situ untuk mengawasi dan mengamankan ekspor kita ini," ucap Luhut.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan di WPPNRI 718 (Kota Tual) ada delapan pelabuhan yang akan dicoba untuk diakselerasi lagi agar bisa secepatnya beroperasi.

"Ini sedang kita coba kerjakan dan push (dorong) terus," ujarnya.

Sebagai informasi, WPPNRI 717 (Kabupaten Biak Numfor) dan 718 (Kota Tual) memiliki jumlah tangkapan ikan yang masih jauh dari target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) nasional tahun 2021 sebesar Rp1 triliun dan tahun 2024 sebesar Rp12 triliun.

Oleh karena itu, dibutuhkan tambahan armada kapal ikan sebanyak 2.000 unit dengan ukuran lebih dari 150 GT. Berkaitan dengan pengadaan armada kapal, diperlukan juga regulasi yang perlu segera ditetapkan terkait pengadaan kapal ikan, perizinan, alat tangkap, dan PNBP.

"Untuk PNBP kita akan harmonisasi dan mudah-mudahan sudah selesai minggu ini bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian. Kita akan pakai armada kapal buatan dalam negeri, tetapi tetap jika kebutuhan tidak tercukupi, maka kita tetap akan melaksanakan impor ini untuk mencukupi kebutuhan armada kapal perikanan yang ada," imbuh Trenggono.

Baca juga: KKP yakini peningkatan ekspor ungkit kinerja ekonomi masa pandemi

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel