Luhut Ngotot Tak Ada OTT, KPK: Kami Tetap Tangkap Tangan Sepanjang Ada Dugaan Korupsi

Merdeka.com - Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjawab keinginan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan ngotot tak mau lagi ada Operasi Tangkap Tangan (OTT) pejabat negara. KPK menegaskan tetap akan memakai cara OTT dalam rangka memberantas praktik tindak pidana korupsi.

"Yang pasti kami KPK, kami tegaskan tetap melakukan tangkap tangan sepanjang kemudian di hadapan kami ada dugaan korupsi," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (18/1).

KPK menegaskan OTT yang dilakukan lembaga antirasuah tidak dilakukan serampangan. OTT itu dilakukan berbekal bukti permulaan cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi.

Oleh sebab itu, Ali mengatakan, selama pejabat tidak melakukan korupsi maka KPK tidak akan melakukan OTT.

"Kalau kemudian siapa pun tidak melakukan tindak pidana korupsi, ya pasti tidak ditangkap, gitu kan, itu saja," ujar dia.

Luhut Ngotot Tak Ada OTT

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan tak mau ada lagi Operasi Tangkap Tangan (OTT) pejabat negara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau aparat penegak hukum lainnya.

Menurut Luhut, Indonesia sebagai negara bermartabat harus memiliki ekosistem yang baik. Caranya dengan melakukan digitalisasi untuk mengurangi risiko terjadinya korupsi.

"Kita tidak mau melihat ada OTT ke depan. Kenapa? Negara yang bermartabat tentu punya ekosistem yang baik," kata Luhut dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda 2023 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1).

Luhut membeberkan peningkatan efisiensi melalui digitalisasi harus terus dilakukan. Mengingat anggaran belanja pemerintah jumlahnya Rp1.200 triliun. Belum lagi anggaran belanja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang jumlahnya mencapai Rp400 triliun.

"Itu semua kita digitalisasi. Ekosistem ini yang harus kita perbaiki dengan digitalisasi tadi," kata dia.

Selain itu, dengan digitalisasi biaya yang dikeluarkan pemerintah juga bisa lebih hemat hingga 27 persen. Sehingga penerimaan negara bisa yang tingggi ini menjadi naik.

"Dengan digitalisasi kita bisa menghemat sampai dengan 27 persen," pungkasnya. [gil]