Luncurkan Pendataan Keluarga 2021, BKKBN Targetkan Penurunan Stunting

·Bacaan 8 menit

Liputan6.com, Jakarta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah meluncurkan hasil Pendataan Keluarga 2021 (PK21) yang menyajikan Profil Keluarga Indonesia untuk Percepatan Penurunan Stunting pada Kamis (4/10) secara virtual dan live streaming di Vidio.

Pendataan Keluarga adalah kegiatan pengumpulan data primer tentang data Kependudukan, Keluarga Berencana, Pembangunan Keluarga dan Data Anggota Keluarga yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah secara serentak pada waktu yang telah ditentukan. Pendataan Keluarga 2021 mengusung tema: Pendataan, Awal Perencanaan Keluarga Menuju Satu Data Indonesia.

Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo, SP. OG. (K) mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada kepala daerah yang sudah mendukung program PK21 dan Keluarga Berencana, sehingga pendataan keluarga yang berlangsung 1 April - 6 Juli 2021 berjalan dengan baik.

"Kita bisa mendata 68 Juta KK (Kepala Keluarga), didatangi secara langsung oleh kader-kader kita di masa pandemi ini sungguh luar biasa. Alhamdulillah kita diberikan kemudahan," kata Hasto Wardoyo dalam peluncuran PK21, Kamis (4/11/2021).

Hasto mengatakan untuk mendapatkan data riil, data mikro warga itu sangat sulit. Namun, BKKBN terus berkomitmen mendukung Bapak/Ibu Gubernur, Bupati dan Wali Kota untuk memberikan data riil.

“Dengan data PK21, daerah bisa memetakan keluarga sasaran berpotensi risiko stunting dengan penapisan keluarga pra sejahtera, sanitasi, akses air bersih, rumah tidak layak huni, dan pendidikan ibu rendah,” kata Hasto.

Hasto menegaskan bahwa beberapa data dalam PK21 sangat terkait dengan kebutuhan di dalam mengidentifikasi keluarga risiko stunting.

“Kami akan membantu bapak ibu sekalian dalam mencerna data, kemudian menganalisis data, siapa di wilayah bapak/ibu sekalian yang punya keluarga resiko melahirkan anak stunting. Variabel dan datanya kami siapkan, sehingga bisa menentukan bersama BKKBN siapa-siapa yang berisiko, by name, by address, sampai di tingkat RT nama dan alamatnya ada,” ujarnya.

Berikut ini sejumlah fakta menarik dari Hasil Pendataan Keluarga 2021 (PK21) yang diresmikan oleh Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo dan dihadiri sejumlah kepala daerah secara offline dan online.

1. Metode Sensus: Melalui Formulir (30%) dan Aplikasi di Smartphone (70%)

Pelaksanaan Pendataan Keluarga 2021 dilakukan secara serentak melalui metode sensus dengan mendata seluruh keluarga yang menjadi sasaran target pendataan di Indonesia.

Pengumpulan dan Pengolahan Data:

A. Pengumpulan Data dengan menggunakan Formulir F/I/PK/21. Pengolahan data dilakukan di tingkat kecamatan dengan memanfaatkan Balai Penyuluhan.

B. Pengumpulan data dengan Menggunakan Smartphone. Data diinput langsung oleh kader dengan aplikasi berbasis smartphone.

"Ada 30% yang menggunakan formulir dan 70% menggunakan smartphone. Karena ada daerah-daerah yang tidak bisa mengirim data virtual maka tidak bisa kita lakukan secara bersama-sama," kata Hasto.

2. Sasaran Pendataan

Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo, SP. OG. (K) saat peluncuran Pendataan Keluarga 2021 (PK21), Kamis (4/11).
Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo, SP. OG. (K) saat peluncuran Pendataan Keluarga 2021 (PK21), Kamis (4/11).

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari: suami istri, atau; suami istri dan anaknya, atau; ayah dan anak, atau; ibu dan anak. (UU No.52 Tahun 2009).

Keluarga Khusus adalah keluarga yang tidak memenuhi definisi keluarga, namun memiliki hubungan keluarga sesama anggotanya, misalnya kakak dan adik tanpa orang tua, seorang kakek/nenek dan cucunya atau seorang diri.

"Untuk mencapai target sasaran berbasis keluarga, BKKBN memberikan perhatian yang lebih kepada akar rumput berdasarkan data teknis yang termutakhirkan dan dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu Pendataan keluarga memiliki karakteristik penyediaan data keluarga by name, by address yang secara lengkap, menyeluruh di seluruh wilayah dan akan perbaiki secara periodik dari waktu ke waktu," ujarnya.

3. Hasil Pendataan Keluarga 2021

Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo, SP. OG. (K) saat peluncuran Pendataan Keluarga 2021 (PK21), Kamis (4/11).
Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo, SP. OG. (K) saat peluncuran Pendataan Keluarga 2021 (PK21), Kamis (4/11).

Jumlah keluarga terdata sebanyak 68.478.139 atau 102% dari target 66.828.571.

Hasto mengatakan jumlah KK diestimasikan secara nasional di tahun 2020 sebanyak 80 juta keluarga. Oleh karena itu yang dicapai oleh BKKBN sebanyak 68 juta ini sudah di atas 80%.

"Ini menjadi data yang sangat valid karena ini adalah data mikro dan bisa dipakai untuk perencanaan pembangunan di daerah," ujarnya

Dari jumlah keluarga terdata, terdapat 12 provinsi yang persentase cakupan pendataannya melebihi presentasi nasional (102,47%) dengan persentase cakupan tertinggi dicapai oleh Jawa Tengah (115,87%). Sedangkan cakupan dengan presentase masih di bawah 80% adalah Kalimantan Tengah (77,42), Papua (60,18), dan Papua Barat (41,06%).

Top 5 Provinsi KK Terbanyak:

  1. Jawa Barat : 13.283.382

  2. Jawa Timur : 11.848.006

  3. Jawa Tengah : 10.679.773

  4. Sumatera Utara : 3.337.404

  5. Banten : 2.658.505

4. Pasangan Usia Subur (PUS)

Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo, SP. OG. (K) saat peluncuran Pendataan Keluarga 2021 (PK21), Kamis (4/11).
Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo, SP. OG. (K) saat peluncuran Pendataan Keluarga 2021 (PK21), Kamis (4/11).

Menurut jumlah dan kelompok umur, Pasangan Usia Subur (PUS) mencapai 39.655.811 atau terdapat 57,9% dari jumlah keluarga yang terdata di Indonesia.

Adapun PUS dengan Status Hamil pada saat periode Pendataan Keluarga sebanyak 1.452.854 PUS Hamil atau 3,66% dari jumlah keluarga yang terdata di Indonesia. Jadi 4 dari 100 PUS sedang mengalami kehamilan dari hasil Pendataan Keluarga 2021.

Adapun persentase usia terlalu muda untuk hamil sebesar 3,45% dan usia terlalu tua sebesar 16,89%. Sementara itu untuk perempuan yang terlalu banyak mengalami kehamilan 9,58% dan terlalu dekat masa kehamilannya 9,27%.

Perihal hasil PUS ini, Hasto mengingatkan bahwa perempuan sebaiknya jangan hamil terlalu muda dan terlalu tua. Jangan juga terlalu sering hamil atau kurang dari tiga tahun.

"Jangan ada kehamilan yang tidak berencana, harus berencana," tegasnya. Hasto menambahkan lebih baik dua anak sehat, sebab lebih dari itu risiko kematian ibu dan bayi akan lebih tinggi.

5. Jumlah Keluarga Sasaran Program

  • 5.016.104 keluarga terdata memiliki baduta

  • 14. 854.326 keluarga terdata memiliki balita

  • 32.575.034 keluarga terdata memiliki remaja dan

  • 16.598.465 keluarga terdata memiliki lansia

Hasto mengatakan Baduta atau Anak usia di bawah dua tahun menjadi perhatian penting. Sebab seribu hari kehidupan pertama adalah kehidupan yang sangat istimewa. Oleh karena itu bagi ibu hamil jangan sampai terkena anemia.

Jumlah keluarga terdata memiliki remaja yang besar juga menjadi sorotan Hasto Wardoyo. Sebab tidak lama lagi para remaja itu akan menikah. Baik perempuan maupun laki-laki harus mempersiapkan diri. Para perempuan beresiko besar mengalami anemia, sementara para laki-laki harus mempersiap diri agar memiliki sperma yang berkualitas.

"Jadi laki-laki kalau mau menikah 75 hari sebelumnya harus perbaikan gizi. Yang merokok banyak dikurangi, kata Hasto.

Lebih lanjut, Hasto mengingatkan bahwa pre wedding yang nilainya mahal sebetulnya tidaklah penting. Yang penting adalah prakonsepsi, perempuan dan laki-laki menyiapkan diri agar tidak bermasalah dengan kualitas sperma maupun sel telur.

"Marilah kita geser dikit menjadi pre konsepsi, itu murah sekali, periksa HB Rp5 ribu. Kalau pakai BPJS Gratis. Total Rp 50 ribu sudah bawa obat untuk prakonsepsi," ujarnya. Soal keluarga terdata memiliki lansia juga tak luput dari sorotan Hasto Wardoyo.

"Menarik dari data PK21 ini patut kita syukuri karena keluarga yang punya lansia jumlahnya 16,598.465, ini jauh lebih besar daripada yang punya Baduta. Ini menunjukkan apa, bahwa kita sudah Aging population. Sudah banyak orang-orang yang lansia. Angka harapan hidup yang meningkat," jelasnya.

Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo, SP. OG. (K) saat peluncuran Pendataan Keluarga 2021 (PK21), Kamis (4/11).
Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo, SP. OG. (K) saat peluncuran Pendataan Keluarga 2021 (PK21), Kamis (4/11).

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Prof. Dr. Muhajir Effendy, M.A.P. yang diwakili oleh Deputi Kesehatan Kemenko PMK, Agus Suprapto menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam program Pendataan Keluarga 2021.

"Kami sangat berharap dengan diluncurkannya Hasil Pendataan Keluarga 2021 ini dapat secepatnya dimanfaatkan oleh semua pihak yang memerlukan. Kita harus cepat sehingga tidak kehilangan momentum pemanfaatannya. Saat ini adalah saat perencanaan tapi masih ada waktu bagaimana supaya pemanfaatan data ini tidak hanya sebatas di tingkat internal oleh pemerintah daerah dan pusat. tetapi Kementerian/ lembaga lain pun boleh bagi yang membutuhkan," kata Agus Suprapto.

Lebih lanjut Hasto mengatakan pendataan Keluarga menyediakan indikator kependudukan, keluarga berencana, dan indikator pembangunan keluarga.

"BKKBN tentunya mendorong serta membuka pemanfaatan data hasil pendataan keluarga ini seluas-luasnya dengan memperhatikan kerahasiaan data," ujarnya.

Hasil Pendataan Keluarga 2021 dapat diakses di laman portalpk21.bkkbn.go.id

Pendataan Keluarga telah dilaksanakan lima kali yakni pada 1971, 1985, 1994, 2000, 2015 dan dilaksanakan kembali pada 2021. Pendataan Keluarga 2021 mengusung tema: Pendataan, Awal Perencanaan Keluarga Menuju Satu Data Indonesia.

Program PK21 sejatinya dilakukan pada 1 April hingga 31 Mei 2021, namun karena terkendala kondisi pandemi dan tantangan di sejumlah daerah dilakukan perpanjangan sampai 6 Juli 2021.

BKKBN Berikan Penghargaan Pelaksanaan Pendataan Keluarga 2021

Seperti diketahui, Pendataan Keluarga Tahun 2021 telah dilaksanakan di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota sampai dengan tingkat lini lapangan. Pelaksanaan ini mendapatkan dukungan dan komitmen dari berbagai pihak. Mulai dari jajaran pemerintah pusat hingga kepala daerah di seluruh Indonesia, serta melibatkan lini lapangan yang jumlahnya tidak sedikit. Yakni 14.460 Manajer Kecamatan dan Manajer Data, 83.441 Supervisor di tingkat Desa dan lebih dari 600 ribu kader pendata.

Pada kesempatan ini, BKKBN juga mengumumkan penghargaan kepada daerah-daerah dan insan-insan yang berprestasi dalam program Pendataan Keluarga 2021. Berikut daftarnya.

Penghargaan PK21 Tingkat Provinsi

  • Provinsi Jawa Tengah : Kategori "Juara Umum Provinsi Pelaksana PK21 Terbaik" pada Pendataan Keluarga Tahun 2021

  • Provinsi Kepulauan Bangka Belitung : Kategori "Manajemen Pelaksanaan Terbaik" pada Pendataan Keluarga Tahun 2021

  • Provinsi Jawa Barat : Kategori "Dukungan Pemerintah Daerah Terbaik" pada Pendataan Keluarga Tahun 2021

  • Provinsi DI. Yogyakarta : Kategori "Tercepat Mendata" pada Pendataan Keluarga Tahun 2021

  • Provinsi Nusa Tenggara Barat : Kategori "Komitmen 100% Metode Smartphone" pada Pendataan Keluarga Tahun 2021

  • Provinsi Nusa Tenggara Timur: Kategori "Effort Terbaik" pada Pendataan Keluarga Tahun 2021

  • Provinsi Bali : Kategori "Progress Terbaik pada Pendataan Keluarga Tahun 2021

  • Provinsi Aceh : Kategori "Inovasi Terbaik" pada Pendataan Keluarga Tahun 2021

Penghargaan PK21 Terbaik Tingkat Kabupaten/Kota

Kategori Pendataan Keluarga dengan Pencapaian 100% Target KK Terdata "Tercepat" : Kabupaten Pangandaran

Kategori Pendataan Keluarga dengan Pencapaian 100% Target KK Terdata "Tepat Waktu":

  • Kota Banjar

  • Kota Palopo

  • Kota Pare-Pare

  • Kota Salatiga

  • Kota Pasuruan

  • Kota Bontang

  • Kabupaten Soppeng

  • Kabupaten Pangkajene Kepulauan

  • Kabupaten Barru

  • Kabupaten Bantaeng

  • Kabupaten Takalar

  • Kabupaten Wonogiri

  • Kabupaten Purworejo

  • Kabupaten Kebumen

  • Kabupaten Banyumas

  • Kabupaten Nganjuk

  • Kabupaten Madiun

  • Kabupaten Magetan

  • Kabupaten Belitung

  • Kabupaten Sumbawa Barat

  • Kabupaten Pakpak Bharat

Penghargaan Bagi Pengelolaan Data PK21 Terbaik ASN BKKBN Pusat dan Provinsi

  • Nindi Widyakirono - Kategori "Helpdesk PK21 Tingkat Pusat Terbaik"

  • Drs. Ihsan, M.Si, Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan - Kategori "Koordinator Bidang Advokasi, Penggerak, daan Informasi Terbaik"

  • Puji Hayuningsih, SE., M.Sc, Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur - Kategori "Sub Koordinator Data dan Informasi Terbaik"

(*)

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel