Mahfud MD Bicara LGBT dan Zina dalam Hukum Indonesia

Merdeka.com - Merdeka.com - Menko Polhukam Mahfud MD mengakui bahwa perilaku LGBT belum diatur dalam tatanan hukum di Indonesia. Oleh sebab itu, kata dia, perilaku LGBT atau pihak yang menyiarkan konten tersebut tidak bisa dituntut ke jalur hukum.

Mahfud bicara hal tersebut setelah mendapatkan kritik dari rekannya di Twitter, Said Didu. Said protes dengan komentar Mahfud yang menyatakan negara belum bisa melarang LGBT karena tak ada dasar hukumnya. Polemik ini dipicu dari siaran Youtube Deddy Corbuzier yang menampilkan pasangan LGBT.

"Pemahaman Anda bukan pemahaman hukum. Coba saya tanya balik: Mau dijerat dengan UU nomor berapa Deddy dan pelaku LGBT? Nilai-nilai Pancasila itu belum semua menjadi hukum. Demokrasi harus diatur dengan hukum (nomokrasi). Nah LGBT dan penyiarnya itu belum dilarang oleh hukum. Jadi ini bukan kasus hukum," kata Mahfud dalam akun Twitternya, membalas kritik Said Didu, dikutip merdeka.com, Rabu (11/5).

Mahfud menjelaskan, berdasar azas legalitas, orang hanya bisa diberi sanksi heteronom (hukum) jika sudah ada hukumnya. Jika belum ada hukumnya maka sanksinya otonom. Contohnya seperti caci maki publik, pengucilan, malu, merasa berdosa, dan lainnya.

"Sanksi otonom adalah sanksi moral dan sosial. Banyak ajaran agama yang belum menjadi hukum," kata Mahfud lagi.

Contoh lain, kata dia, Pancasila mengajarkan bangsa Indonesia berketuhanan. Tapi tak ada orang dihukum karena tak bertuhan (ateis).

"Mengapa? Ya, karena belum diatur dengan hukum. Orang berzina atau LGBT menurut Islam juga tak bisa dihukum karena hukum zina dan LGBT menurut KUHP berbeda dengan konsep dalam agama," tegas Mahfud.

Mahfud mengakui dalam pasal 292 KUHP mengatur sanksi terhadap perilaku cabul sesama jenis orang dewasa terhadap anak-anak. Namun, kata Mahfud, belum ada aturan hukum perilaku LGBT antar orang dewasa.

Menurut dia, apabila negara menghukum tanpa ada ancaman hukumnya lebih dulu berarti melanggar asas legalitas dan bisa masuk dalam tindakan sewenang-wenang.

"Makanya ber-Pancasila bukan hanya berhukum tapi juga bermoral," imbuhnya.

Mahfud lebih dalam menjelaskan, saat ini masalah LGBT dan zina tengah dibahas dalam rancangan RUU KUHP antara pemerintah dan DPR. Salah satu penyebab alotnya pembahasan RUU ini juga karena masalah LGBT yang tuai pro dan kontra.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel