Mahfud Md Ingatkan Masyarakat Jangan Melawan Hukum Saat Sampaikan Kritik

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md memaklumi kritik dan aspirasi masyarakat terhadap pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), usai penangkapan tiga terduga teroris di Bekasi dengan satu di antaranya anggota Komisi Fatwa MUI.

"Pemerintah tidak melarang siapa pun untuk menilai, mengkritik, serta mengekspresikan pendapat dan aspirasi terkait kasus ini, baik pro maupun kontra. Hal itu bisa dilakukan oleh setiap warga negara, sepanjang tidak dilakukan dengan tindakan kekerasan dan cara-cara melawan hukum," tutur Mahfud saat konferensi pers di Kantor Menko Polhukam, Jakarta, Senin (22/11/2021).

Mahfud menegaskan, Indonesia adalah negara demokrasi atau kedaulatan rakyat dan sekaligus negara nomokrasi atau kedaulatan hukum.

"Saudara, saya ingin menjelaskan, bolehlah berpendapat pemerintah tidak fair, MUI kecolongan, tapi yang membantah juga harus diberi tempat itu tidak benar, asal jangan melanggar hukum. Yang melanggar hukum itu sudah ditangkap. Misalnya membuat instruksi duduki kantor-kantor polisi dan bakar, itu kan sudah ada yang begitu, tangkap. Itu melanggar hukum," jelas dia.

"Kalau cuma menyatakan pemerintah menyerang ini dan macam-macamnya silakan itu pendapat karena masyarakat sendiri membantahnya juga," sambung Mahfud.

Yang pasti, kata Mahfud, pemerintah akan terus bekerja sama dengan MUI sesuai dengan fungsi masing-masing. Tentunya demi kemajuan bangsa Indonesia.

"Untuk membangun Indonesia baldatun toyibatun, yakni negara yang baik, aman, damai, bersatu dalam ampunan dan lindungi Allah Yang Maha Kuasa," Mahfud menandaskan.

Mahfud Md Tegaskan MUI Tak Terkait dengan Terorisme

Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jakarta (Liputan6.com/Yoppy Renato)
Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jakarta (Liputan6.com/Yoppy Renato)

Menko Polhukam Mahfud Md menegaskan, MUI sama sekali tidak terkait dengan aktivitas terorisme. Hal ini buntut penangkapan tiga terduga teroris di Bekasi dengan salah satu di antaranya anggota Komisi Fatwa MUI.

"Penangkapan ketiga terduga teroris tersebut tidak dilakukan di Kantor MUI, sehingga jangan berpikir bahwa itu penggerebekan di Kantor MUI dan tidak terkait dengan urusan MUI. Karena memang tidak ada hubungan antara teroris itu dengan MUI," tutur Mahfud saat konferensi pers di Kantor Kemenko Polhulam, Jakarta, Senin (22/11/2021).

Menurut Mahfud, Tim Densus 88 Antiteror Polri juga tidak pernah mengumumkan dan mengatakan bahwa terduga teroris yang ditangkap merupakan pengurus MUI.

"Masyarakat dan media seperti saudaralah yang kemudian membuka identitas yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan adalah pengurus MUI di bidang Komisi Fatwa dan MUI kemudian menonaktifkannya," jelas dia.

Mahfud menyebut, pemerintah tidak bisa dan tidak boleh membeberkan alat bukti proses penyelidikan dan penyidikan terhadap ketiga terduga teroris tersebut lantaran dapat mengacaukan proses hukum. Keseluruhannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Jadi begitu ketentuannya, termasuk kapan boleh didampingi pengacara, berapa lama pemeriksaan, dan seterusnya. Tetapi meskipun pemerintah tidak bisa menjawab sekarang, pemerintah akan memastikan proses hukum terhadap ketiga terduga teroris tersebut akan berjalan secara terbuka dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku," Mahfud menandaskan.

Anggota MUI Jadi Terduga Teroris Bekasi

Infografis Anggota MUI Jadi Terduga Teroris Bekasi (Liputan6.com/Triyasni)
Infografis Anggota MUI Jadi Terduga Teroris Bekasi (Liputan6.com/Triyasni)
Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel