Mahfud MD Pastikan Tim PPHAM Tidak Anulir Penyelesaian Yudisial Masa Lalu

Merdeka.com - Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan, Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (PPHAM) tidak meniadakan proses yudisial. Menurutnya, semua pelanggaran HAM berat sebelum tahun 2000 bisa diproses lewat pengadilan HAM ad hoc atas persetujuan DPR.

"Tim ini tidak meniadakan proses Yudisial, karena di dalam undang-undang disebutkan pelanggaran ham berat masa lalu yang terjadi sebelum tahun 2000 itu diseledaikan melalui pengadilan HAM Ad Hoc atas persetujuan DPR," kata Mahfud usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (11/1).

Mahfud menuturkan, menurut Undang-Undang No 26 Tahun 2000, pelanggaran HAM berat harus diproses secara yudisial tanpa ada kedaluwarsa. Kata dia, tim PPHAM terus mengusahakan proses yudisial terhadap kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

"dan persilahkan Komnas HAM bersama DPR dan kita semua mencari jalan untuk itu, jadi tim ini tidak menutup dan mengalihkan penyelesaian Yudisial menjadi penyelesaian non Yudisial, bukan, yang yudisial silakan jalan," kata Mahfud.

Mahfud menambahkan, hingga saat ini sudah empat kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi setelah tahun 2000 sudah diproses lewat jalur yudisial. Tetapi, gugatannya ditolak Mahkamah Agung (MA) dan terdakwanya divonis bebas.

"Sesudah 2000 melalui pengadilan HAM biasa. Kita sudah. Adili pelanggaran HAM berat biasa yang terjadi sesudah 2000 dan semuanya oleh MA dinyatakan ditolak. Semua tersangka dibebaskan karena tidak cukup bukti untuk dinyatakan pelanggaran HAM berat," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Jokowi mewakili Pemerintah Indonesia menyatakan mengakui terjadinya pelanggaran HAM berat dalam 12 peristiwa di masa lalu.

"Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia berat memang terjadi di berbagai di berbagai peristiwa. " kata Jokowi.

Presiden menyatakan bahwa dirinya sangat menyesalkan terjadinya pelanggaran HAM berat dalam 12 peristiwa masa lalu.

Ke-12 peristiwa tersebut adalah Peristiwa 1965-1966, Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985, Peristiwa Talangsari di Lampung 1989, Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis di Aceh 1989, Peristiwa Penghilang Orang Secara Paksa 1997-1998, dan Peristiwa Kerusuhan Mei 1998.

Kemudian Peristiwa Trisakti dan Semanggi I-II 1998-1999, Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999, Peristiwa Simpang KKA Aceh 1999, Peristiwa Wasior Papua 2001-2002, Peristiwa Wamena Papua 2003, dan Peristiwa Jambo Keupok Aceh 2003.

Presiden menyampaikan simpati dan empati mendalam kepada para korban dan keluarga korban ke-12 peristiwa tersebut sembari menegaskan pemerintah berusaha untuk memulihkan hak-hak korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial.

Presiden menyatakan pemerintah akan berupaya sungguh-sungguh agar pelanggaran HAM berat tidak akan terjadi lagi di Indonesia pada masa yang akan datang. [ray]