Mahfud MD: Pemerintah Dituntut Mengatur Keseimbangan

Siti Ruqoyah, Reza Fajri
·Bacaan 1 menit

VIVA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD meluncurkan buku Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2019. Kinerja demokrasi Indonesia, dalam buku IDI 2019, menunjukkan capaian sebesar 74,92 atau mengalami kenaikan sebesar 2,53 poin bila dibandingkan dengan capaian IDI 2018 sebesar 72,39 (masih dalam kategori 'Sedang' l, skor 60-80).

Capaian IDI disebut mengindikasikan bahwa Indonesia masih hidup dalam iklim kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi yang baik. Meskipun diakui bukan berarti hambatan dan insiden-insiden tindak kekerasan, baik dari aparat ke masyarakat maupun dari masyarakat ke masyarakat tak ada.

Dalam kesempatan ini Mahfud juga mengutip pendapat Clifford Geertz, bahwa demokrasi sering menghadapkan dua hal yang sama-sama diperlukan tetapi bertentangan.

“Indonesia misalnya, membutuhkan demokrasi karena di sini masyarakatnya sangat majemuk, plural begitu banyak, sehingga aspirasi harus dikontestasikan ke demokrasi. Tapi di saat yang sama, Indonesia itu menghendaki integrasi, integrasi itu keutuhan agar tidak pecah," kata Mahfud, Selasa 24 November 2020.

Masalahnya, lanjut mantan hakim Mahkamah Konstitusi ini, demokrasi adalah menuntut kebebasan. Sedangkan integrasi itu sendiri menuntut pemaksaan agar orang tetap bersatu.

"Pemerintah itu dituntut untuk mengatur keseimbangan, bagaimana demokrasi ini bisa tumbuh dengan baik, tapi negara ini juga terjaga dengan baik. Di situlah perlu kearifan kita bersama untuk selalu mendewasakan diri," lanjut Mahfud.

Sebelumnya diberitakan, dari hasil pengukuran IDI 2019 ini, terdapat 7 provinsi dengan kategori kualitas capaiannya 'Baik' (skor >80), yaitu DKI Jakarta (88,29); Kalimantan Utara (83,45); Kepulauan Riau (81,64); Bali (81,38). Kemudian juga Kalteng (81,16); Nusa Tenggara Timur (81,02); dan Daerah Istimewa Yogyakarta (80,67). (ren)