Mahfud MD: Politik Tidak Kotor dan Haram

Bondowoso (ANTARA) - Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menegaskan bahwa politik itu tidak kotor, apalagi kemudian disebut haram.

"Salah kalau beranggapan bahwa politik itu kotor. Politik itu bersih. Wong Nabi Muhammad hijrah ke Madinah kemudian membentuk negara. Itu juga politik," katanya saat berbicara pada pengajian di Pesantren Al Qurthuby, Pujer, Kabupaten Bondowoso, Jatim, Minggu.

Guru besar hukum di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta ini menegaskan bahwa politik yang kotor itu ada pada waktu tertentu, termasuk saat ini.

"Dulu tokoh-tokoh kita berpolitik itu bersih, tidak ada yang pakai uang seperti sekarang, sehingga membuat politik menjadi kotor. Tetapi jangan lupa bahwa politik itu merupakan fitrah manusia," kata tokoh asal Pamekasan, Madura, ini.

Menurut dia, semua orang di dunia ini tidak bisa lepas dari politik. Memilih tinggal dan hidup di suatu negara saja adalah bagian dari berpolitik, yakni mengikuti kebijakan politik di negara itu.

Pada kesempatan yang didampingi Katib Aam Syuriah PBNU KH Dr Malik Madani itu, Mahfud mengemukakan bahwa politik juga merupakan alat perjuangan karena di dalamnya mengatur tentang pengambilan kebijakan.

"Saya berkali-kali mengutip pendapat Imam Al Ghazaly yang menyebutkan bahwa memperjuangkan nilai-nilai kebenaran agama dan memiliki kekuasaan politik adalah dua kekuatan kembar. Tidak akan berjalan baik jika salah satu tidak ada," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa berpolitik itu menjadi wajib dalam konteks secara umum. Namun ia mengingatkan bahwa pengertian wajib itu bukan dalam konteks masuk ke dalam partai politik.

Sementara Katib Syuriah PBNU Malik Madani mengemukakan bahwa untuk urusan bentuk negara, Islam tidak pernah mengatur secara khusus, apakah harus menggunakan bentuk khilafah, kerajaan, republik atau lainnya.

"Bentuk negara ini termasuk yang diserahkan oleh Nabi Muhammad kepada kita untuk mengaturnya. Kalian yang paling tahu urusan kalian, karenanya bentuk negara tidak harus khilafah seperti yang diinginkan kelompok tertentu," katanya.

Ia menegaskan bahwa dari dulu NU telah menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bentuk negara yang final sehingga tidak perlu diubah.

"Kita realistis bahwa bangsa ini bukan hanya ada orang Islam, tapi dari berbagai agama," katanya menegaskan.(ar)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.