Mahfud: Pak JK Tak Menuding, Dulu yang Mengkritik Juga Ditangkap

Agus Rahmat, Eduward Ambarita
·Bacaan 1 menit

VIVA – Menkopolhukam Mahfud MD yakin, pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengenai cara kritik pemerintah tapi tidak dipanggil polisi, bukan menyindir pemerintahan saat ini. Karena itu sudah terjadi lama, termasuk saat JK menjabat Wakil Presiden RI periode 2014-2019.

JK dalam pernyataannya menyebut itu, menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta masyarakat mengkritik pemerintah.

"Pertanyaan Pak JK ttg "Bagaimana menyampaikan kritik agar tak dipanggil Polisi" hrs dipahami sbg pertanyaan biasa yg dihadapi Pemerintah sejak dulu, saat Pak JK jadi Wapres sekalipun. Sejak dulu jika ada orng mengritik sering ada yg melaporkan ke polisi dan polisi wajib merespon," cuit Mahfud dalam akun twitternya @mohmahfudmd dikutip VIVA, Minggu 14 Februari 2021.

Baca juga: Istana Tanggapi Sentilan JK: Pemerintah Tidak Antikritik

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu melihat, bukan maksud JK untuk menyinggung pemerintahan saat ini. Sebab faktanya, sejak JK menjadi Wakil Presiden RI 2014-2019, juga ada penangkapan-penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian.

Para pelaku saat itu, juga menyinggung pemerintahan yang saat itu dipimpin oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sendiri.

"Jd Pak JK tak bermaksud menuding, zaman pemerintah skrng ini kalau mengritik dipanggil polisi. Tp itu terjadi sejak dulu krn selalu ada yg melapor ke polisi. Faktanya sejak Pak JK msh jadi Wapres periode I juga ada kasus Sarrachen dan Muslim Cyber Army. Ada juga akun Piyungan," katanya.

Pelaporan ke polisi oleh warga negara, menurutnya dimungkinkan terjadi. Jika ada yang merasa dirinya atau orang lain dituding dengan sesuatu. Menurutnya, itu juga sempat dilakukan JK terhadap sejumlah orang termasuk terhadap Ferdinan Hutahaian.

"Apalagi baru2 ini juga keluarga Pak JK melaporkan Ferdinand Hutahaian, Rusli Kamri, dan cawalkot Makassar ke polisi krn dugaan tudingan main politiknya Pak JK. Laporan2 ke Polisi itu dilakukan oleh warga negara thd warga negara. Jadi pernyataan Pak JK adl ekspresi dilemma kita," katanya.