Mahkamah Konstitusi Uji Perpu Tentang MK

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengujian Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi, Selasa, 12 November 2013. Uji materi ini diajukan oleh tiga pemohon, yakni Safaruddin, Habiburokhman dan Andi Muhmmad Asrun.

Mereka menamakan diri dari anggota Forum Pengacara Konstitusi. Dalam permohonan pengujian, ketiganya meminta mahkamah menguji Perpu ini sebelum ditolak atau disetujui DPR.

Dalam persidangan, Safaruddin menjelaskan jika perpu ini disetujui DPR, maka apabila dalam 15 tahun dia menjadi hakim konstitusi, maka hak konstitusionalnya sebagai hakim yang independen terusik.

"Karena di perpu itu ada keterlibatan lembaga lain dalam pembentukan panel ahli dan pengawasan hakim konstitusi," kata Safaruddin. "Atas dasar itulah kami sebagai advokat ingin menguji kembali dasar perpu yang dimaksud."

Sedangkan menurut Habiburokhman, perpu lahir pada situasi yang tidak mendesak. Perpu tersebut dibuat setelah bekas Ketua MK Akil Mochtar ditangkap KPK. "Mestinya pemerintah mengeluarkan perpu tentang pemberantasan korupsi," ujarnya.

Alasannya, kata Habiburokhman, bukan hanya Akil yang ditangkap KPK. Melainkan juga beberapa petinggi negara yang ditangkap dan dalam rentang waktu hampir bersamaan. Oleh karena itu, dia menilai perpu ini melanggar hak konstitusionalnya sebagai warga negara yang butuh jaminan hukum.

Sementara menurut Muhammad Andi Asrun, substansi dalam perpu yang menyatakan syarat menjadi hakim konstitusi tidak boleh terlibat dalam parpol adalah bentuk diskriminasi. Padahal, kata Asrun, sebagai politikus tentunya timbul hasrat negarawan.

Selain itu, jika hakim konstitusi, selaku negarawan, diawasi oleh lembaga yang bukan dari negarawan, maka akan terjadi ketidakseimbangan. "Ini juga bakal mengancam independensi hakim konstitusi, dan kami sebagai advokat tidak ingin sistem independensi di peradilan hilang," ujar Asrun.

REZA ADITYA

Topik terhangat:

Korupsi Hambalang | SBY Vs Jokowi | Suap Akil Mochtar | Adiguna Sutowo

Berita terpopuler lainnya:

5 Anak Pejabat yang Berurusan dengan Aparat

Dituding Peras Mandiri, Ini Jawaban Tempo 

Ini Kejanggalan Tuduhan Jilbab Hitam pada Tempo

Andi Ayyub Sebut Suprapto Berniat Santet KPK 

Di Twitter Farhat Singgung Ayu Tingting dan Enji

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.