MAKI Daftarkan Praperadilan SP3 Awang Farouk

Jakarta (ANTARA) - LSM Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia akan mendaftarkan gugatan praperadilan terhadap Jaksa Agung RI terkait dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Gubernur Kalimantan Timur, Awang Farouk Ishak pada akhir Juni 2013 mendatang.

Yang jelas kami akan daftarkan gugatan praperadilan itu pada akhir Juni 2013 mendatang, kata Koordinator LSM MAKI, Boyamin Saiman di Jakarta, Rabu.

Dirinya mengaku optimistis permohonan praperadilan itu akan dikabulkan hakim karena banyak kejanggalan-kejanggalan dalam dikeluarkannya SP3 Awang Farouk terkait kasus divestasi saham PT Kaltim Prima Coal yang merugikan keuangan negara Rp576 miliar itu.

Menurut dia, kejanggalan yang nyata yakni Awang Farouk sudah ditetapkan sebagai tersangka namun bisa di SP3 hanya berdasarkan alasan putusan Mahkamah Agung terhadap dua terpidana kasus tersebut, yakni, dua pejabat PT Kutai Timur Energi, Anung Nugroho dan Apidian Tri Wahyudi.

Kenapa harus melihat putusan itu, karena di sini sudah jelas-jelas ada unsur korupsinya, katanya.

Ia menjelaskan unsur korupsi yang faktual, mengapa dana dari hasil divestasi saham itu langsung disalurkan ke PT KTE yang kemudian diinvestasikan kembali ke perusahaan yang tidak jelas.

Seharusnya hasil penjualan itu disalurkan ke APBD Kabupaten Kutai Timur dan harus diketahui juga oleh DPRD setempat, katanya.

Jika Awang Farouk berkelit bahwa saat divestasi saham KPC itu dirinya belum menjabat sebagai Bupati Kutai Timur, ditambahkan, yang menjadi pertanyaannya bagaimana kelanjutan uang hasil penjualan saham KPC itu.

Kenapa langsung diinvestasikan dana Rp576 miliar, di sini sudah jelas ada unsur korupsinya. Yang jadi pertanyaan ada apa Kejagung SP3 kasus Awang Farouk itu. Kami bisa mementahkan semua alasan putusan Kejagung itu dalam praperadilan, katanya.

Sebelumnya, pihak Kejagung seolah-olah menyembunyikan dikeluarkannya SP3 tersebut yang terbukti dari tidak ada pernyataan resmi penghentian penuntutan kasus itu yang dikeluarkan pada 28 Mei 2013.

Namun baru pada Selasa (4/6), Kejagung secara resmi mengakui adanya SP3 tersebut dengan sejumlah alasan.

Benar kasus Gubernur Kaltim sudah dihentikan penyidikannya," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Setia Untung Arimuladi di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan beberapa alasan penghentian penyidikan, di antaranya yaitu peran Awang Faroek, tidak disebut dalam putusan pengadilan terhadap dua terdakwa kasus tersebut.

Proses jual-beli saham terjadi bukan pada saat Awang menjabat sebagai Bupati Kutai Timur dan ketika akan menjual saham tersebut, Awang faroek sudah melayangkan surat ke DPRD Kutai Timur bahwa hasil penjualan itu masuk dalam aset daerah.

"Merujuk pada putusan MA maka kasus tersebut masuk dalam ranah tindak pidana korporasi, dimana berdasarkan Undang-Undang Korporasi, yang harus dihukum itu adalah dua direksi perusahaan tersebut," katanya.(tp)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.