MAKI Desak Lili Pintauli Mundur dari KPK

·Bacaan 2 menit

VIVA - Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak Lili Pintauli Siregar mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.

Permintaan ini disampaikan MAKI menyusul putusan Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang menyatakan Lili terbukti melanggar etik dan pedoman perilaku dengan menyalahgunakan pengaruhnya sebagai pimpinan KPK dan berkomunikasi dengan Wali Kota nonaktif Tanjungbalai M. Syahrial.

Padahal, KPK sedang mengusut dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemkot Tanjungbalai. Atas pelanggaran tersebut, Dewas menjatuhkan sanksi berat kepada Lili berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama setahun.

"Menghormati putusan Dewas KPK yang menyatakan Lili Pintauli Siregar bersalah melanggar kode etik berat dan sanksi pemotongan gaji 40 persen selama 12 bulan. Putusan Dewas ini sebagai sebuah proses yang telah dijalankan berdasar UU Nomor 19 tahun 2019 tentang Revisi UU KPK," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, kepada awak media, Senin, 30 Agustus 2021.

Baca juga: Pimpinan KPK Lili Pintauli Divonis Langgar Etik, Gaji Dipotong 40%

Boyamin menyebut vonis Dewas KPK belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Semestinya sanksi yang dijatuhkan terhadap Lili berupa pemecatan.

Lantaran tidak dipecat Dewas, MAKI meminta Lili mengundurkan diri dari jabatannya demi kebaikan KPK dan upaya pemberantasan korupsi.

"MAKI meminta Lili Pintauli Siregar untuk mengundurkan diri dari pimpinan KPK demi kebaikan KPK dan demi kebaikan pemberantasan korupsi serta demi kebaikan NKRI," ujarnya.

Boyamin mengatakan pengunduran diri Lili Pintauli Siregar untuk menjaga kehormatan KPK. Dia khawatir tanpa pengunduran diri, pelanggaran etik yang dilakukan Lili akan menjadi noda yang selalu menyandera KPK.

"Sehingga KPK akan kesulitan melakukan pemberantasan korupsi," ujarnya.

Di sisi lain, Boyamin mengatakan pihaknya akan melaporkan perkara ini ke Bareskrim Polri.

"Itu berdasarkan dugaan perbuatan yang pasal 36 UU KPK masih dikaji berdasar putusan Dewas KPK yang baru saja dibacakan," kata Boyamin.

Dewas KPK memutuskan menjatuhkan sanksi berat terhadap Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli, berupa pemotongan gaji sebesar 40 persen selama 12 bulan atau satu tahun. Dewas menyatakan Lili terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku yakni berkomunikasi dengan Wali Kota nonaktif Tanjungbalai, M. Syahrial, yang menjadi pihak berperkara di KPK.

Dewas menyatakan Lili terbukti menyalahgunakan pengaruh pimpinan KPK dan berhubungan langsung dengan Syahrial. Padahal, KPK sedang mengusut dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemkot Tanjungbalai.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel