MAKI: Tangguhkan Penahanan Tersangka Simulator SIM

TEMPO.CO , Jakarta:Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta Markas Besar Kepolisian RI menangguhkan penahanan empat tersangka kasus dugaan korupsi simulator Surat Izin Mengemudi. Permintaan ini disampaikan dalam sidang praperadilan kasus dugaan korupsi simulator SIM dengan agenda pembacaan replik pemohon di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 6 September 2012.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan mengetuk hati Mabes Polri untuk menangguhkan penahanan para tersangka sesuai KUHAP. "Agar tidak terlalu jauh menyiksa dan merampas kemerdekaan serta melanggar HAM para tersangka," kata Boyamin dalam pembacaan replik.

Sidang praperadilan ini digelar atas dasar gugatan MAKI terhadap Mabes Polri. MAKI menilai penahanan para tersangka oleh Polri tidak sah. Dalam kasus simulator SIM, Polri menetapkan lima tersangka dan menahan mereka. Kelimanya adalah pejabat pembuat komitmen, Brigadir Jenderal Didik Poernomo; panitia lelang, Ajun Komisaris Besar Teddy Rustaman; Bendahara Korlantas Komisaris Legimo, Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Budi Santoso, dan Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo Bambang.

Padahal, dalam kasus yang sama, Komisi Pemberantasan Korupsi lebih dulu menetapkan empat tersangka. Termasuk yang menjadi tersangka versi komisi antirasuah adalah Inspektur Jenderal Djoko Susilo. MAKI menilai penahanan lima tersangka oleh Polri melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 50 undang-undang tersebut menegaskan, KPK berwenang penuh mengusut kasus korupsi.

Ihwal somasi dari Mabes Polri yang menganggap MAKI telah menuding penyidikan kasus sismulator SIM tidak sah, Boyamin mengatakan pihaknya siap membeberkan beberapa bukti, antara lain UU Kepabeanan dan Bea Cukai, UU Imigrasi, UU Pajak, dan UU KPK. "Kewenangan penyidikan oleh Mabes Polri jelas-jelas dibatasi oleh undang-undang tersebut," ujar dia.

Sementara itu, Boyamin juga membantah tudingan Mabes Polri yang menganggap status MAKI legal standing atau tidak memiliki hak gugat sehingga tidak layak mengajukan praperadilan. Menurut Boyamin, MAKI adalah organisasi resmi yang merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak dan kewajiban menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran demi kepentingan umum masyarakat luas sebagaimana tersebut dalam anggaran dasar.

Selain itu, Boyamin melanjutkan, keberadaan MAKI juga didasarkan atas akta pendirian tertanggal 30 April 2007 di Sukoharjo dan akta ini telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo. "Sehingga jelas penggugat merupakan badan hukum, sah menurut hukum, dan berkepentingan dapat mengajukan perbuatan-perbuatan hukum," ucapnya.

PRIHANDOKO

Berita Terkait

Kasus Simulator SIM, Apa Temuan Polisi?

Menko Polhukam: Tidak Ada Cicak-Buaya Jilid II

Apa saja yang Digotong Tim KPK dari Korlantas? 

Simulator SIM, Polisi dan KPK Berebut Barang Bukti

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.