Malaysia dorong batas waktu dua periode untuk perdana menteri

KUALA LUMPUR (Reuters) - Pemerintah Malaysia pada Selasa (3/12) mengajukan RUU parlemen yang berupaya menetapkan batas dua periode masa jabatan perdana menteri, ketika pemerintahan Perdana Menteri Mahathir Mohamad berupaya memenuhi janji pemilihan yang bertujuan mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Mei lalu, koalisi Pakatan Harapan Mahathir meraih kemenangan pemilu yang mengejutkan karena kemarahan rakyat atas biaya hidup yang tinggi dan persepsi korupsi yang merajalela, khususnya tuduhan bahwa miliaran dolar dijarah dari dana negara 1MDB yang didirikan oleh mantan perdana menteri Najib Razak.

RUU tersebut berupaya mengubah konstitusi federal untuk menetapkan maksimum dua periode untuk seorang perdana menteri, dan akan membutuhkan dukungan dari dua pertiga dari 222 anggota parlemen terpilih untuk disahkan.

RUU itu dijadwalkan akan diperdebatkan pada Maret tahun depan.

Amandemen konstitusi itu termasuk di antara sejumlah janji pemilu yang dibuat koalisi Mahathir, yang bertujuan untuk memberantas korupsi dan membatasi kekuasaan perdana menteri.

Najib, yang memegang kekuasaan selama hampir tiga periode, menghadapi puluhan tuduhan korupsi dan pencucian uang atas dugaan bahwa ia menerima sekitar 1 miliar dolar AS dana dari 1Malaysia Development Berhad. Dia mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan itu.

Mahathir, yang berada di posisi kedua sebagai perdana menteri, memegang rekor sebagai perdana menteri terlama di Malaysia selama 22 tahun setelah pertama kali memegang jabatan dari 1981 hingga 2003.