Mampukah Joe Biden Tepati Janji Pulihkan Kerja Sama Global?

Renne R.A Kawilarang, DW Indonesia
·Bacaan 4 menit

Joe Biden berjanji memperbaiki kerja sama multilateralisme dan fokus menjalin hubungan dengan aliansi internasional. Biden mengatakan pemerintahannya akan meningkatkan diplomasi dan memimpin Amerika Serikat dengan menunjukkan kekuatan yang dapat diteladani, alih-alih hanya memamerkan kekuasaan.

Biden mewarisi kepemimpinan AS di saat para sekutu mempertanyakan kredibilitas negara tersebut. Dalam 100 hari pertamanya, Biden berjanji memperbaiki sebanyak mungkin masalah dengan mengganti sejumlah perintah eksekutif yang sebelumnya ditandatangani oleh Presiden Donald Trump.

Trump sebelumnya membuat perjanjian dan mengganti sejumlah ketentuan aliansi internasional yang ia klaim tidak adil bagi AS. Kritikus mengatakan langkah itu kontraproduktif, dan bahwa isolasionisme AS hanya memungkinkan Cina untuk memperluas pengaruhnya tanpa kehadiran AS.

Berikut ini beberapa janji terbesar Biden untuk mengubah kebijakan luar negeri, yang akan segera ia lakukan saat menjabat presiden AS:

Bergabung kembali dengan JCPOA

Sebelumnya, Trump mengatakan bahwa Kesepakatan Nuklir Iran atau Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) sebagai "salah satu kesepakatan terburuk dalam sejarah." Trump menarik AS keluar dari perjanjian tersebut pada 8 Mei 2018.

Dia juga menerapkan kembali sanksi terhadap Iran dan siapa pun yang melakukan bisnis dengan negara itu. Pemerintahan Obama pada tahun 2015, menandatangani kesepakatan tersebut bersama Cina, Prancis, Rusia, Inggris, Jerman dan Iran. Negara-negara tersebut setuju untuk menjalin dialog dan pemantauan program nuklir Iran dengan imbalan bantuan ekonomi.

Biden mengatakan keluarnya AS dari kesepakatan tersebut tidak efektif dan hanya meningkatkan ketegangan. Biden berjanji untuk bergabung kembali dengan JCPOA, dan akan mencabut sanksi terhadap Iran, bila negara itu mengonfirmasi untuk patuh terhadap terhadap aturan JCPOA.

Bergabung kembali dalam Perjanjian Iklim Paris

Biden yang secara konsisten berjanji melawan perubahan iklim, mengatakan akan segera bergabung kembali dengan Perjanjian Iklim Paris. Trump yang merupakan seorang penyangkal perubahan iklim, telah menarik AS keluar dari perjanjian ini pada 1 Juni 2017. Trump mengklaim perjanjian itu tidak adil dan hanya menguntungkan Cina.

AS adalah pencemar udara terbesar kedua di dunia setelah Cina. Trump memilih keuntungan bahan bakar fosil daripada perlindungan lingkungan, namun Biden berjanji untuk membangun “ekonomi energi bersih” dengan mendanai program pengurangan emisi yang ambisius.

Bergabung Kembali dengan WHO

Pemerintahan Biden berjanji untuk segera kembali bergabung dengan Organisasi Kesehatan dunia (WHO) untuk melawan pandemi virus corona. AS memegang pengaruh besar dalam otoritas kesehatan publik ini, dengan memberikan kontribusi penuh sebanyak 15?ri anggarannya. Untuk perbandingan, Jerman menyumbang 5,6%.

Pada 7 Juli 2020, Presiden Trump mengumumkan AS akan menarik diri dari WHO. Setelahnya, PBB mengumumkan AS resmi akan keluar dari WHO pada 6 Juli 2021.

Pada 9 November, AS telah mencatat jumlah infeksi virus corona tertinggi, yakni melampaui 10 juta kasus, serta 243,768 kematian akibat COVID-19. Sementara, angka infeksi global mencapai 49.948.324 kasus dan 1.252.189 kematian global.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Trump mengancam akan keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, meski sejauh ini AS hanya meninggalkan dua organisasi di PBB, yakni Dewan Hak Asasi Manusia (UNHRC) dan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan (UNESCO).

Pada 19 Juni 2018, Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley menyebut UNHRC sebagai "organisasi munafik dan egois yang menghina hak asasi manusia.” Pernyataan itu merujuk pada apa yang disebutnya sebagai "bias kronis terhadap Israel", dan keberatan AS terhadap keanggotaan dewan para negara pelanggar hak asasi manusia, seperti Cina, Kuba dan Venezuela.

AS menyerukan reformasi UNHRC dan sering bentrok dengan anggota badan tersebut karena pembelaan AS terhadap Israel. Para kritikus mengatakan AS menutup mata terhadap pelanggaran hak asasi manusia Israel.

Biden adalah pendukung kuat Israel dan menyambut baik perjanjian baru-baru antara Israel dan UEA, tetapi pemerintahannya kemungkinan akan mendorong penghentian pembangunan permukiman Israel dan aneksasi, serta menjadi pendukung yang lebih vokal untuk kebutuhan Palestina di PBB.

AS juga pernah keluar dari UNESCO pada 1984 di bawah Ronald Reagan dan kembali lagi pada 2002 di bawah George W. Bush.

WTO, NATO dan Senat

Salah satu kesepakatan yang akan diubah oleh Biden adalah status hubungan perdagangan di dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Biden juga berjanji akan berusaha memperbaiki hubungan dan memperluas kerja sama dalam Organisasi Perjanjian Atlantik Utara (NATO), tetapi tujuan kebijakan luar negeri AS akan tetap sama.

Pertanyaannya adalah, apakah Biden dapat memenangkan kembali kepercayaan tersebut dan berhasil mencapai tujuan yang dinyatakannya sebagai: "Meningkatkan keamanan, kemakmuran, dan nilai-nilai Amerika Serikat dengan segera mengambil langkah untuk memperbarui demokrasi dan aliansi, melindungi masa depan ekonomi, dan sekali lagi menempatkan Amerika di puncak, memimpin dunia untuk mengatasi tantangan global yang paling mendesak,” ataukah dunia telah beranjak selama empat tahun terakhir?

Biden telah menyusun rencana yang luas dan ambisius di banyak bidang. Permasalahannya, perintah eksekutif memang dapat dibatalkan, namun tetap butuh keputusan mayoritas Senat. Kenyataannya, apa pun yang memerlukan persetujuan Kongres terbukti selama ini hampir tidak mungkin untuk disahkan. Yang jelas, pertama-tama Biden harus menangani pandemi virus corona dan dampak ekonomi yang ditimbulkannya. (pkp/ae)