Mangkir Lagi dari Pemeriksaan KPK, Istri Mardani Maming Diminta Kooperatif

Merdeka.com - Merdeka.com - Istri mantan bupati Kabupaten Tanah Bumbu, Mardani H Maming, Erwinda kembali mangkir dari panggilan KPK. Pemanggilan istri Mardani Maming diduga terkait penyidikan dugaan korupsi izin usaha pertambangan Kabupaten Tanah Bumbu.

KPK mengagendakan memeriksa istri Mardani H Maming pada Selasa (19/7). Berdasarkan surat panggilan SPGL/3650/DIK.01.00/23/07/2022, KPK memanggil Erwinda yang beralamat di Jalan Mangga, Batulicin, Kalimantan Selatan.

"Tim penyidik menjadwalkan pemanggilan saksi-saksi," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Selasa (19/7).

Selain istri Mardani H Maming, KPK juga memanggil Muhammad Bahruddin dengan jadwal pemeriksaan yang sama. Bahruddin dipanggil KPK untuk kedua kalinya setelah sebelumnya mangkir.

Dia diperiksa dalam kapasitas sebagai Komisaris PT Angsana Termunak Utama (PT ATU), PT Trans Surya Perkasa (TSP) dan PT Permata Angkasa Raya (PAR), beralamat di Jalan Mangga, Batulicin, Tanah Bumbu, Kalsel.

Pemanggilan ini dilakukan setelah istri Mardani Maming tidak menghadiri pemanggilan pada Rabu (13/7) pekan lalu. Ali meminta istri Mardani Maming dan saksi lain kooperatif terhadap pemanggilan KPK.

"Kami mengingatkan para saksi agar kooperatif hadir memenuhi panggilan," kata Ali.

Dugaan gratifikasi Mardani Maming diduga dilakukan saat dirinya menjabat Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Ali menegaskan KPK sudah mengantongi sejumlah bukti perbuatan pidana Mardani Maming ini.

"Setelah KPK meminta bahan keterangan kepada sejumlah pihak dan kemudian ditemukan bukti permulaan yang cukup," kata Ali.

Tak terima dijerat sebagai tersangka, Mardani Maming ajukan praperadilan kepada KPK. KPK menyatakan praperadilan yang diajukan Mardani H. Maming tak akan menghentikan pengusutan kasus dugaan suap dan gratifikasi izin tambang di Kabupaten Tanah Bumbu, Jakarta Selatan.

"Penting perlu kami sampaikan bahwa permohonan praperadilan ini tidak menghalangi upaya KPK untuk terus melakukan penyidikan," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (12/7).

Ali mengatakan praperadilan hanya menguji aspek formil seperti sah tidaknya penangkapan atau penahanan. Termasuk menguji sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, atau penyitaan.

"Jadi tidak menyentuh aspek materiil, yaitu substansi pokok perkara yang sedang dilakukan proses penyidikannya oleh KPK," kata Ali. [ray]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel