Mantan agen CIA pertanyakan alasan pembunuhan jenderal Iran

Santa Fe, N.M. (AP) - Alasan Presiden Donald Trump untuk memerintahkan pembunuhan terhadap seorang jenderal terkemuka Iran mengingatkan pada penggunaan intelijen AS selama invasi AS ke Irak pada 2033, kata kandidat anggota kongres asal New Mexico yang juga mantan agen CIA Valerie Plame, Rabu (8/1).

Dalam komentar yang disampaikannya kepada Associated Press, Plame mempertanyakan pembenaran yang dipakai Trump memerintahkan penyerangan terhadap Qassem Soleimani serta mengatakan nyawa ribuan tentara Amerika menjadi terancam.

Ia menyatakan keyakinannya bahwa Trump ingin menyulut perang agar bisa menjadi presiden masa perang dan meningkatkan peluangnya untuk terpilih kembali.

"Saya yakin bahwa ini adalah upaya mengerikan untuk mengalihkan perhatian dari persidangan pemakzulan," kata Plame.

Plame ikut dalam pencalonan sengit Demokrat di Distrik Kongres ketiga Demokrat di New Mexico utara sementara Ben Ray dari Partai Republik meninggalkan kursinya untuk menggaet kursi di Senat.

Jati diri Plame sebagai bekas agen CIA terungkap setelah suaminya dulu, Joseph Wilson, secara terbuka memperdebatkan bahan intelijen yang digunakan sebagai dasar invasi AS ke Irak. Saat itu, pemerintahan AS dipimpin oleh Presiden George Bush dan Wakil Presiden Dick Cheney.

"Kita dulu diberi tahu kelompok Cheney bahwa ada senjata pemusnah massal di Irak," kata Plame. "Sekarang Gedung Putih meminta rakyat Amerika untuk memercayai penilaian intelijen rahasia soal ancaman yang akan segera terjadi."

Ia mengatakan Trump selama ini "dengan cepat merendahkan" para pejabat intelijen yang berseberangan dengan dia.

"Kita tidak bisa mendapatkan semuanya," kata Plame.

Trump pada Rabu mengatakan bahwa Soleimani "sedang merencanakan serangan baru dengan menargetkan Amerika, tapi kita sudah menghentikannya."

Kekhawatiran Plame digaungkan dalam surat elektronik soal penggalangan dana serta pesan-pesan di Twitter pada Rabu.

Plame dan Wilson bercerai sebelum Wilson meninggal pada 2019.

Wilson adalah seorang diplomat karier AS. Ia pada 2002 bertugas ke Niger di Afrika untuk menyelidiki klaim AS bahwa pemimpin Irak Saddam Hussein sedang berupaya memperkaya uranium, yang bisa digunakan untuk membuat senjata nuklir. Wilson kemudian menuduh pemerintah Bush memelintir penilaian intelijen soal Irak untuk dijadikan pembenaran melakukan perang.

Kebocoran berikutnya soal identitas rahasia Plame mengarah pada hukuman yang diterima pembantu wakil presiden, Lewis "Scooter" Libby karena berbohong kepada para penyelidik serta menghambat upaya peradilan. Trump memberikan pengampunan bagi Libby pada 2018.