Mantan Bendahara LPD di Bali Korupsi Rp1,9 Miliar untuk Judi Tajen

Merdeka.com - Merdeka.com - Polisi menetapkan mantan bendahara Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Langgahan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali, sebagai tersangka korupsi sebesar Rp1,9 miliar.

Tersangka bernama I Made Mariana (40). Dia diduga melakukan korupsi sejak tahun 2009 hingga 2018. Uang korupsi digunakan untuk berjudi sabung ayam atau tajen.

"Untuk (hasil korupsi) menurut info dari Tipikor dipakai buat main judi, main tajen. Dan juga dibuat untuk pribadi, untuk sehari-hari," kata Kasatreskrim Polres Bangli AKP Androyuan Elim saat dihubungi, Kamis (16/6).

Tersangka diketahui saat itu sebagai mantan kasir atau bendahara LPD Desa Pakraman Langgahan. Modus pelaku melakukan korupsi dengan cara cash bon mengambil uang kas LPD, yaitu menggunakan deposito atau tabungan berjangka masyarakat untuk kepentingan dirinya sendiri.

"Atas perbuatan tersebut telah merugikan LPD sejumlah Rp2.793.225.515. Yang mana dari kerugian tersebut digunakan oleh tersangka sejumlah Rp1.961.461.500 sebagaimana hasil audit akuntan independen K Gunarsa," imbuhnya.

Terungkapnya aksi tersangka atas laporan dari nasabah yang tidak bisa melakukan penarikan uang di LPD pada pertengahan tahun 2019. Selanjutnya polisi menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan. Memeriksa terhadap sekitar 32 saksi, empat saksi ahli dan sejumlah dokumen untuk menuntaskan kasus ini.

Sementara, nilai korupsi tersangka rata-rata mencapai Rp3 hingga 5juta setiap bulan selama tersangka menjabat di LPD Desa Adat Langgahan.

"Dari 2009 sampai 2018 itu proses pengambilan (uangnya) setiap bulan, dia pasti narik dan nariknya sedikit-dikit rata-rata setiap bulan itu Rp3 juta sampai Rp Rp5 juta," jelasnya.

Sementara, untuk barang bukti yang disita 69 bendel atau jenis dokumen, uang tunai sebesar Rp11.250.000. Kemudian untuk tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1), atau Pasal 3, atau Pasal 9, Juncto Pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Junto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Junto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kemudian untuk tersangka dan barang bukti segera dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangli setelah berkas perkara kasus ini dinyatakan lengkap (P-21). [cob]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel