Mantan Bupati Sragen Serahkan Diri ke Kejati

Semarang (ANTARA) - Mantan Bupati Sragen Untung Wiyono menyerahkan diri ke kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah setelah Mahkamah Agung (MA) membatalkan putusan bebas Pengadilan Tipikor Semarang dalam kasus korupsi kas daerah APBD 2003-2010 sebesar Rp11,2 miliar.

Untung Wiyono tiba di kantor Kejati Jateng di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Senin, pukul 10.00 WIB dengan didampingi Dani Sriyanto selaku penasihat hukumnya.

Setelah melengkapi berkas administrasi di salah satu ruang di bagian pidana khusus Kejati Jateng selama dua setengah jam, Untung Wiyono langsung menuju ke Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kedungpane Semarang.

Ditemui sejumlah wartawan saat berada di lobi kantor Kejati Jateng, Untung Wiyono menolak dikatakan menyerahkan diri ke kejaksaan.

"Saya tidak mau dibilang menyerahkan diri, saya datang sendiri karena saya taat hukum dan atas perintah dari `lawyer`," katanya.

Untung mengatakan bahwa dirinya mempunyai pengalaman untuk membangun negara ini menjadi lebih baik.

"Saya sudah berjuang menjadi bupati selama sepuluh tahun, masak harus jadi seorang pelarian?," ujarnya.

Ia mengaku terus berkarya sebagai pengusaha dan tinggal di Kota Jakarta setelah tidak menjabat sebagai Bupati Sragen.

Terkait dengan putusan Mahkamah Agung yang membatalkan vonis bebas terhadap dirinya, Untung mengaku belum menerima salinan putusan tersebut secara lengkap.

"Saya belum menerima putusan Mahkamah Agung itu tapi saya siap ditahan di Lapas Kedungpane Semarang daripada merepotkan beliau-beliau ini (penyidik Kejati Jateng)," katanya.

Untung mengaku akan mengajukan upaya hukum berupa Peninjauan Kembali atas putusan Mahkamah Agung terhadap dirinya.

Putusan kasasi Mahkamah Agung menyatakan bahwa Untung Wiyono dijatuhi hukuman selama tujuh tahun penjara dengan denda Rp200 juta dan diwajibkan membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp11 miliar.

Asisten Pidana Khusus Wilhelmus Lingitubun mengatakan bahwa penyerahan diri Untung Wiyono ke Kejati Jateng ini setelah pihaknya menjalin komunikasi aktif dengan terdakwa melalui penasihat hukumnya.

"Dalam komunikasi tersebut, kita katakan sebagai warga negara yang baik marilah kita taat hukum," ujarnya.

Ia mengaku salut kepada Untung Wiyono karena datang sendiri ke Kejati Jateng tanpa harus dilakukan penangkapan atau eksekusi.

Terkait dengan telah dikirimkannya surat pemanggilan penahanan terhadap Untung Wiyono sebanyak empat kali, Wilhelmus menyebutkan, surat panggilan tersebut dikembalikan ke Kejaksaan Negeri Sragen karena tidak ada tanda terimanya.

"Mungkin salah alamat, tapi hal itu tidak penting karena yang bersangkutan saat ini telah menyerahkan diri," katanya.

Sebelumnya, Kejati Jateng secara resmi mengajukan kasasi ke MA terkait dengan vonis bebas mantan Bupati Sragen Untung Wiyono yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang pada Selasa (10/4).

Materi dalam memori kasasi sebanyak 46 halaman tersebut antara lain jaksa penuntut umum menilai vonis bebas Untung Wiyono bukan pembebasan murni karena materi putusan hakim sebenarnya telah membuktikan adanya perbuatan terdakwa yang melawan hukum berupa tindak pidana korupsi.

Terbitnya putusan kasasi dari MA tersebut membatalkan putusan bebas majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Semarang atas terdakwa Untung Wiyono.

Pada Rabu (21/3), mantan Bupati Sragen Untung Wiyono, terdakwa kasus korupsi kas daerah APBD 2003-2010 sebesar Rp11,2 miliar divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang diketuai Lilik Nuraini denga hakim anggota Kartini Marpaung dan Asmadinata.

Pertimbangan majelis hakim dalam memvonis bebas terdakwa Untung Wiyono antara lain perintah lisan tidak dapat dijadikan alat bukti hukum tanpa disertai alat bukti lain, ada pendelegasian wewenang dari terdakwa kepada mantan Sekretaris Daerah Koeshardjono dan bendahara Srie Wahyuni.

Koeshardjono dan Srie Wahyuni selaku koordinator keuangan bertanggung jawab secara pribadi karena sudah ada pendelegasian dari terdakwa selaku kepala daerah.

Menurut majelis hakim, uang sebesar Rp11,2 miliar yang disebutkan sebagai kerugian keuangan negara itu merupakan sisa pinjaman yang tidak bisa dilunasi saat pencairan pada kepemimpinan Bupati Sragen Agus Fachturrahman.(rr)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.