Mantan Kadis Kehutanan Simalungun Divonis Bebas

Laporan Wartawan Tribun Medan, Liston Damanik

TRIBUNNEWS>COM, SIMALUNGUN - Mantan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Amran Sinaga yang didakwa kasus penerbitan Ijin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik (IPKTM), divonis bebas murni oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Simalungun, Kamis (14/7/2011).

Majelis hakim yang terdiri dari ketua Rahardini SH, Gabe Dorris, dan Monalisa AT Siagian menyatakan Amran tidak terbukti bersalah dan selanjutnya majelis membebaskan terdakwa dari segala tuntutan dan dakwaan jaksa penuntut umum.

Setelah mendengar vonis, Amran Sinaga terlihat tak mampu menahan haru dan mengucurkan air mata. Kerabat yang hadir dalam persidangan turut mengucapkan selamat dan memberi pelukan hangat kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun ini.

Kuasa hukum Amran Sinaga, Maria Purba menyatakan sejak persidangan dimulai April lalu mereka telah mengusahakan segala macam cara untuk membuktikan Amran tidak bersalah.

“Termasuk dengan mendatangkan empat ahli saksi,” kata Maria. Dua ahli dimintai keterangannya untuk membuktikan kawasan yang dipermasalahkan di dalam atau di luar kawasan hutan lindung, ahli ketiga untuk memastikan kedudukan Perda, dan saksi yang terakhir terkait ada tidaknya unsur tindak pidana yang dilakukan Amran.

Dalam perkara penerbitan Ijin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik (IPKTM) di hutan daerah Nagori Maria Dolok, Kecamatan Dolok Sila, Simalungun ini, terdakwa dijerat tiga kejahatan, yaitu dakwaan surat palsu, kehutanan, dan tata ruang.
Berdasarkan pantauan Tribun dalam proses persidangan, semua pasal yang didakwakan jaksa tak satupun yang dapat dibuktikan.

Dalam kasus ini, penyidik Polda Sumut menjerat terdakwa dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) No 7 tahun 2003 Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarukim) Sumut yang menyatakan kawasan yang dimaksud adalah kawasan hutan.

Ini ditangkis pihak Amran dengan SK Menhut No 44 tahun 2005 yang menyatakan hal sebaliknya.

Selain itu, dalam persidangan, kuasa hukum Amran Sinaga juga pernah menyatakan kliennya menerbitkan IPKTM dengan payung hukum Perda No 10 tahun 2006 yang diterbitkan Pemkab Simalungun tentang IPKTM.

Penerbitan dilakukan setelah Gomgom Tarigan selaku pemohon memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana yang diharuskan oleh peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Menurut Maria Purba, jaksa terlalu memaksakan berkas kasus ini di P21-kan atau dinyatakan lengkap.

“Seharusnya jaksa mengembalikan berkas seperti itu ke penyidik Polda Sumut,” tegas Maria.

sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Edmond Purba mengatakan akan segera mengirimkan permohonan kasasi ke Mahkamah Ahung.

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.