Mantan Ketua DKPP ingatkan Panwascam jaga integritas awasi Pemilu

Mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Muhammad Alhamid mengingatkan kepada anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) untuk tetap mempertahankan integritasnya mengawasi Pemilu serentak 14 Februari 2024.

"Panwaslu harus menyakinkan Panwascam karena peranannya penting dan strategis serta menjadi masa depan Pemilu yang beritegritas, dan berkualitas," tutur Muhammad saat Rapat Konsolidasi Pengawasan Tahapan Pemilu bersama Lembaga Kepemiluan di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin.

Menurut dia, walaupun Panwascam menjadi badan Adhoc selalu diisukan miring dan tidak netral serta menghadirkan masalah, namun hal itu tidak perlu ditanggapi serius karena tidak semua anggota Panwascam berkelakuan seperti itu.

"Yakinkan lah Panwascam bagian nasionalisme dari badan Adhoc. Sebab, Panwascam adalah kakinya Panwaslu, dan menjadi garda terdepan pengawas di kecamatan," paparnya.

Ketua Bawaslu RI priode 2012-2017 ini juga menyinggung banyak orang pintar di Indonesia, namun tidak memiliki integritas dan kadang terjerumus dalam kondisi berhadapan dengan hukum.

"Intinya, terletak pada integritasnya. Republik ini membutuhkan orang jujur, bukan orang pintar. Kebanyakan orang pintar itu lemah dalam hal integritas. Orang jujur itu hebat, apalagi pintar dan berintegritas," ucap Staf Pengajar Ilmu Politik Universitas Hasanuddin ini.

Muhammad juga merespons praktik politik uang jelang Pemilu banyak terjadi dan bahkan telah menjadi kebiasaan buruk. Padahal, perilaku tersebut merusak tatanan demokrasi dan bisa berujung pidana.

Namun demikian, ia mendorong masyarakat bila menemukan politik uang segera laporkan agar bersama-sama memberantas praktik-praktik penyimpangan dalam proses demokrasi yang lebih bersih, jujur, berintegritas dan berkeadilan.

"Kalau ada yang beri uang, silakan ambil uangnya. Jadikan barang bukti, lalu laporkan, jangan dibelanjakan," tuturnya.

Anggota Bawaslu Sulsel, Armayadi menambahkan, pihaknya terbuka menerima laporan dan aduan masyarakat baik melalui pesan elektronik, telepon maupun didatangi pelapor di kantor Bawaslu. Ia meminta masyarakat berani melapor, dan dijamin identitasnya dirahasiakan.

"Selain politik uang, urgensi lain adalah politik identitas, Suku Ras, Agama dan Antargolongan (SARA) termasuk netralitas ASN, TNI Polri adalah bagian penting pengawasan," ujarnya.

Berdasarkan data Bawaslu Sulsel, sebanyak 933 orang dengan rincian laki-laki 673 orang dan perempuan 260 orang dinyatakan lolos menjadi anggota Panwascam di 311 kecamatan, tersebar di 24 kabupaten kota se Sulsel.