Mantan Presiden ACT Ahyudin Tak Dijerat Pasal Pencucian Uang, Terancam Pidana 5 Tahun

Merdeka.com - Merdeka.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah mendakwa mantan Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT), Ahyudin dalam perkara dugaan penyelewengan dana bantuan keluarga korban kecelakaan Lion Air dari pihak perusahaan Boeing.

Perbuatan Ahyudin dan dua terdakwa lainnya Ibnu Khajar serta Hariyani binti Hermain itu terjadi dari kurun Tahun 2021 sampai 2022 di kantor ACT gedung Menara 165 Lantai 22, Jalan TB Simatupang, Kavling I, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

"Atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan," kata JPU dalam dakwaan Ahyudin, saat sidang di PN Jakarta Selatan, Selasa (15/11).

JPU menyatakan perbuatan Ahyudin Cs dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Barang tersebut ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk kegiatan tersebut.

Ahyudin Cs dianggap JPU turut menyelewengkan dana sebesar Rp117,98 miliar dari total Rp138,54 miliar yang diberikan Boeing Community Investment Fund (BCIF) untuk 68 ahli waris korban kecelakaan Lion Air. ACT hanya memberikan RpRp20,56 miliar kepada ahli waris.

"Tanggal 8 Agustus 2022 ditemukan bahwa dari jumlah uang sebesar Rp 138.546.388.500,- dana BCIF yang diterima oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) dari Boeing tersebut yang benar-benar digunakan untuk implementasi kegiatan Boeing adalah hanyalah sejumlah Rp 20.563.857.503," kata dia.

Atas perbuatan menyelewengkan dana tersebut, Ahyudin didakwa melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kemudian untuk terdakwa Ibnu Khajar dan Heriyana binti Hermain didakwa Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan penyertaan pasal di atas, berarti Ahyudin dan terdakwa lainnya sebagaimana pasal 374 turut mengatur tindak penggelapan dengan ancaman maksimal lima tahun.

"Penggelapan yang dilakukan oleh seseorang ketika memegang barang tersebut karena berhubungan dengan pekerjaannya, jabatannya, atau karena ia mendapatkan upah berupa uang ketika memegang barang, dihukum penjara dengan jangka waktu maksimal lima tahun."

Lalu, Pasal subsider Pasal 372 KUHP yang berbunyi : Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama -lamanya empat tahun atau denda Rp900 juta.

Tidak Ada Pasal TPPU

Dari dua pasal yang didakwa kepada Ahyudin, dan pasal 374 KUHP kepada terdakwa Ibnu Khajar dan Heriyana tidak tertuang pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Pasal UU ITE, dan Pasal Yayasan.

Padahal sebelumnya oleh Penyidik Bareskrim Polri terdapat pasal berlapis dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.

Hal itu sesuai dengan pasal 3, pasal 4, dan pasal 6 UU No. 8/2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU), serta yang terakhir pasal 55 KUHP junto pasal 56 KUHP.

Berikut Isi Pasal 3 UU TPPU;

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000.

Pasal 4 UU TPPU

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000.

Pasal 6 UU TPPU

Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.

(2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:
a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Tanggapan Penasihat Hukum

Usai sidang penasihat hukum Ahyudin, Irfan Junaidi menanggapi bahwa dalam perkara ini kliennya tidak didakwa dengan Pasal TPPU sebagaimana saat awal mula kasus dirilis oleh penyidik Bareskrim Polro.

"Kalau bicara dakwaan saat ini enggak, ini hanya tipid awalnya saja, yaitu pasal 374 dan atau 372. Hanya ke penggelapan Bukan (Bukan TPPU)," ujar Irfan saat ditemui wartawan.

Dengan dikenakannya Pasal 374 KUHP subsider Pasal 372 KUHP, alhasil Ahyudin hanya terancam hukuman paling lama lima tahun penjara atas perkara dugaan tindak pidana penggelapan dana bantuan Boeing.

"Kalau 374, 5 tahun penjara maksimal. Yang pasti dari semua tersangka ada 4 tersangka yang sampai saat ini ditahan di Bareskrim itu sangkaan pasal dari awal itu sekitar bulan agustus itu ada dugaan TPPU, tapi kalau untuk bicara detailnya itu kewenangan penyidik. Saat ini memang yang sedang diproses memang pasal 374 dan sub pasal 372 jo pasal 55," bebernya.

[gil]