Mantan Wali Kota Tasikmalaya Divonis 1 Tahun Penjara

Lis Yuliawati, Adi Suparman (Bandung)
·Bacaan 2 menit

VIVA – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung menjatuhkan hukuman satu tahun penjara, denda Rp200 juta subsider dua bulan kurungan terhadap mantan Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman, dalam kasus suap pengurusan Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017 dan 2018.

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung Deni Arsan menegaskan, Budi Budiman terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana kasus suap sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-undang Tipikor sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif pertama.

"Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana penjara 1 tahun, denda Rp200 juta, dengan ketentuan jika tidak dibayar maka diganti pidana kurungan dua bulan," ujar Deni di Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung, Jalan LLRE Martadinata Kota Bandung, Rabu, 24 Februari 2021.

Vonis majelis hakim itu lebih rendah dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jaksa menuntut Budi hukuman dua tahun penjara dengan denda Rp250 juta subsider empat bulan kurungan.

Dalam pertimbangannya, untuk hal memberatkan, perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan korupsi dan tak memberikan contoh yang baik.

Sedangkan untuk hal meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan, menyesali perbuatan dan menjadi justice collaborator sehingga mengungkap modus operandi dan peran pelaku lainnya.

Budi, menurut majelis hakim, terbukti telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Memberi sesuatu, yaitu memberi uang seluruhnya mencapai miliaran rupiah, kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yakni memberikan uang kepada Yaya Purnomo selaku Kepala Seksi Evaluasi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman, Sub Direktorat Pengembangan Pendanaan Perkotaan dan Kawasan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada Kementerian Keuangan periode 2017-2018.

Termasuk kepada Rifa Surya selaku Kepala Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Il, Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Fisik II dan Kepala Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu periode 2016-2018.

Hakim menyebutkan, pemberian itu dimaksudkan karena berhubungan dengan jabatannya, yakni agar saksi Yaya Purnomo dan Rifa Surya melakukan pengurusan DID TA pada 2017 dan DAK 2018 yang diajukan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya, yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai ASN.