Manuver Panglima TNI Era SBY ke AHY dan Demokrat

Siti Ruqoyah, Eduward Ambarita
·Bacaan 2 menit

VIVA – Kepala Staf Kepresidenan yang juga mantan Panglima TNI Era Presiden SBY, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, mengingatkan bagi siapa pun tidak cepat melontarkan pernyataan dengan menyeret nama Presiden Jokowi. Moeldoko menanggapi isu dan rumor bahwa ada pejabat Istana yang aktif terlibat mengambilalih kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono selaku Ketua Umum Partai Demokrat.

Sebetulnya, kata Moeldoko, dirinya seperti mau tidak mau menanggapi isu yang juga dilontarkan AHY sebelumnya.

"Sebenarnya saya masih diam - diam saja sih menunggu besok apa gitu lah. Karena saya tidak perlu reaktif dalam hal ini, begitu," kata Moeldoko saat menyampaikan keterangan pers secara virtual, Senin 1 Februari 2021.

"Poinnya yang pertama, jangan dikit-dikit Istana. Dalam hal ini saya mengingatkan sekali lagi, jangan dikit- dikit Istana dan jangan ganggu pak Jokowi," sambung mantan Panglima TNI itu.

Moeldoko bilang, urusan foto atau pertemuan yang disebut dirinya dengan kader Demokrat adalah urusan pribadi. Tidak ada urusan dengan Presiden Jokowi atapun dirinya sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

"Jadi itu urusan saya, Moeldoko ini. Bukan selaku KSP," kata dia.

Lagi pula, kata Moeldoko, semua kalangan yang ingin menemuinya sudah pasti diterima dengan tangan terbuka. Kantor dan rumahnya terbuka 24 jam bagi siapa pun yang ingin datang. Soal tuduhan terlibat 'kudeta' posisi AHY, Moeldoko menyebut sifatnya hanya mendengar.

"Saya mantan Panglima TNI, tapi saya tidak memberi batas dengan siapa pun. Apalagi di rumah ini mau datang tebuka 24 jam, siapapun. Secara bergelombang mereka datang berbondong-bondong, ya, kita terima. Konteksnya apa saya juga tidak mengerti. Dari ngobrol- ngobrol itu biasanya saya awali dari pertanian karena saya memang suka pertanian. Berikutnya curhat tentang situasi yang dihadapi ya gue dengerin aja, gitu. Berikutnya yaudah dengerin aja," kata Moeldoko.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhyono alias AHY menyebut bahwa pihak-pihak yang berencana mengambil alih paksa kepemimpinannya di partai punya motif tertentu. Menurut informasi yang diterimanya, rencana itu kata AHY terkait Pemilu 2024.

"Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti dengan paksa Ketum PD tersebut dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung. Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum PD akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," kata Agus saat menyampaikan keterangan pers di kantor Partai Demokrat, Jakarta, Senin 1 Februari 2021.

AHY menyatakan, pihak-pihak yang terlibat salah satunya kader partai, eks kader dan bahkan pejabat setingkat menteri. Dia juga menuding ada pejabat di lingkaran Istana Kepresidenan memberi restu manuver politik untuk menyingkirkannya dari kursi ketua umum.

Baca juga: Profil Jenderal Min Aung Hlaing, Panglima Militer yang Kudeta Myanmar